Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Ajukan Syarat Jika Taliban Ingin Pemerintahannya Diakui

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan sejumlah syarat bagi Taliban jika mereka ingin rezim pemerintahan barunya di Afghanistan diakui secara diplomatik.

Johnson mengatakan, di antara syarat yang ditetapkan itu adalah untuk memastikan proses evakuasi yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan.

"Untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah Afghanistan dari, sekali lagi, menjadi inkubator teror global, karena itu akan menjadi bencana bagi Afghanistan," tambahnya pada Minggu (29/8), seperti dikutip TASS


Pada 15 Agustus, Taliban berhasil merebut Kabul tanpa perlawan. Itu terjadi ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dengan alasan mencegah pertumpahan darah.

Wakil Presiden Pertama Amrullah Saleh kemudian menatakan diri sebagai penjabat presiden dengan ketidakhadiran Ghani. Namun ia pun meninggalkan Kabul dan berlindung di Lembah Panjshir, bersama kelompok perlawanan anti-Taliban yang dipimpin oleh putra Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud.

Sementara itu, Taliban sendiri telah menyatakan komitmen untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, ketika mereka berkuasa pada 1996-2001.

"Bersama dengan sekutu kami di Amerika dan Eropa dan di seluruh dunia, kami akan terlibat dengan Taliban bukan berdasarkan apa yang mereka katakan tetapi apa yang mereka lakukan," terang Johnson.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya