Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Ajukan Syarat Jika Taliban Ingin Pemerintahannya Diakui

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan sejumlah syarat bagi Taliban jika mereka ingin rezim pemerintahan barunya di Afghanistan diakui secara diplomatik.

Johnson mengatakan, di antara syarat yang ditetapkan itu adalah untuk memastikan proses evakuasi yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan.

"Untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah Afghanistan dari, sekali lagi, menjadi inkubator teror global, karena itu akan menjadi bencana bagi Afghanistan," tambahnya pada Minggu (29/8), seperti dikutip TASS


Pada 15 Agustus, Taliban berhasil merebut Kabul tanpa perlawan. Itu terjadi ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dengan alasan mencegah pertumpahan darah.

Wakil Presiden Pertama Amrullah Saleh kemudian menatakan diri sebagai penjabat presiden dengan ketidakhadiran Ghani. Namun ia pun meninggalkan Kabul dan berlindung di Lembah Panjshir, bersama kelompok perlawanan anti-Taliban yang dipimpin oleh putra Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud.

Sementara itu, Taliban sendiri telah menyatakan komitmen untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, ketika mereka berkuasa pada 1996-2001.

"Bersama dengan sekutu kami di Amerika dan Eropa dan di seluruh dunia, kami akan terlibat dengan Taliban bukan berdasarkan apa yang mereka katakan tetapi apa yang mereka lakukan," terang Johnson.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya