Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

PM Boris Johnson Ajukan Syarat Jika Taliban Ingin Pemerintahannya Diakui

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan sejumlah syarat bagi Taliban jika mereka ingin rezim pemerintahan barunya di Afghanistan diakui secara diplomatik.

Johnson mengatakan, di antara syarat yang ditetapkan itu adalah untuk memastikan proses evakuasi yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan.

"Untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah Afghanistan dari, sekali lagi, menjadi inkubator teror global, karena itu akan menjadi bencana bagi Afghanistan," tambahnya pada Minggu (29/8), seperti dikutip TASS


Pada 15 Agustus, Taliban berhasil merebut Kabul tanpa perlawan. Itu terjadi ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dengan alasan mencegah pertumpahan darah.

Wakil Presiden Pertama Amrullah Saleh kemudian menatakan diri sebagai penjabat presiden dengan ketidakhadiran Ghani. Namun ia pun meninggalkan Kabul dan berlindung di Lembah Panjshir, bersama kelompok perlawanan anti-Taliban yang dipimpin oleh putra Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud.

Sementara itu, Taliban sendiri telah menyatakan komitmen untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, ketika mereka berkuasa pada 1996-2001.

"Bersama dengan sekutu kami di Amerika dan Eropa dan di seluruh dunia, kami akan terlibat dengan Taliban bukan berdasarkan apa yang mereka katakan tetapi apa yang mereka lakukan," terang Johnson.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya