Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan: Turki Siap Normalisasi Hubungan dengan Armenia

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 08:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki menyambut pemerintahan baru Armenia dan menyatakan komitmen untuk melakukan normalisasi hubungan dengan dengan itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, sebagai negara tetangga, Istanbul dan Yerevan harus mengembangkan hubungan atas dasar saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.

"Oleh karena itu, kami secara bertahap dapat menormalkan hubungan dengan Armenia. , yang pemerintahan barunya telah menyatakan kesiapannya untuk bergerak ke arah ini," kata Erdogan kepada wartawan pada Minggu (29/8), seperti dimuat Sputnik.


Sebagai sekutu Azerbaijan, Turki mengatakan perdamaian yang langgeng adalah prasyarat pembangunan dan kerja sama ekonomi regional. Sejauh ini, Turki telah mengusulkan untuk memulai negosiasi perdamaian yang komprehensif dengan Armenia.

"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan bersejarah ini. Agendanya ada usulan kami untuk membuat 'Platform of Five' atau 'Platform of Six' yang melibatkan Turki, Azerbaijan, Rusia, Iran, dan Armenia. Kami diusulkan untuk memasukkan Georgia juga. Jika platform seperti itu dibentuk, kawasan itu akan menjadi lebih damai," tambahnya.

Selain itu, Erdogan mengatakan, manfaat utama dari pemulihan hubungan regional adalah perbaikan jaringan transportasi, termasuk jalur kereta api.

Erdogan mengungkap, telah membahas dan mencapai kesepakatan tentang masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan berencana untuk membahasnya dengan presiden baru Iran, Ebrahim Raisi.

Pada Jumat (27/8), Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan dia melihat "sinyal positif" dari Turki dalam konteks perdamaian regional.

Hubungan antara Turki dan Armenia telah tegang karena pembunuhan tahun 1915 terhadap lebih dari 1,5 juta orang Armenia oleh otoritas Ottoman. Peristiwa tersebut diakui sebagai genosida oleh pemerintah dan parlemen di lebih dari 30 negara, yang terbaru adalah Amerika Serikat.

Turki telah mengakui bahwa pembantaian itu terjadi tetapi menolak untuk menyebutnya genosida.

Perselisihan meningkat musim gugur yang lalu setelah Turki memperluas dukungannya ke Azerbaijan selama permusuhan bersenjata di Nagorno-Karabakh yang berpenduduk Armenia.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya