Pengamat: Sri Mulyani Harus Buru Orang Kaya Pengemplang Pajak, Bukan Peras Rakyat Jelata

Terobosan baru seharusnya dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menggenjot penerimaan pajak negara. Bukan mengandalkan cara konvensional dengan menariki pajak dari rakyat yang kesusahan.

Sri Mulyani harus berani mengejar orang-orang kaya pengemplang pajak dan pengusaha asing sehingga bisa melunasi untang negara.

Begitu tegas disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang meyakini utang bisa lunas jika rakyat membayar pajak.

"Mestinya para pejabat yang melakukan korupsi atau para pengusaha asing dan orang-orang kaya pengemplang pajak, jangan rakyat yang diinjak melalui pajak yang semakin tidak dapat menjangkaunya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).

Menurut Saiful, apa yang disampaikan Sri Mulyani tersebut berbanding lurus dengan kritikan publik selama ini yang sering menyatakan bahwa "pemerintah yang tukang utang, rakyat yang suruh bayar".

"Saya kira sangat tidak rasional sekali membebankan utang hanya kepada pajak. Mestinya dapat mencari jalan pemasukan lain tidak hanya dari pajak, atau kalau memang tidak mampu bayar ya jangan berutang," kata Saiful.

Rakyat, masih kata Saiful, saat ini sudah mulai gerah karena pernyataan Sri Mulyani tersebut membuat petugas pajak semakin beringas untuk melakukan pemeriksaan kepada rakyatnya.

Sehingga, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi pertanda buruk bagi rakyat untuk meninggalkan Jokowi karena rakyat mulai ditekan dan tertekan dengan urusan pajak.

"Saya kira sangat tidak kreatif pemerintah hanya membebankan utang yang hanya bertumpu pada pajak, mestinya dapat memaksimalkan pendapatan negara lainnya selain pajak," pungkas Saiful.