Berita

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS era Donald Trump, John Bolton/Net

Dunia

John Bolton: Setelah Taliban Berkuasa, Nuklir Pakistan Berisiko Jatuh ke Tangan Ekstremis dan Membahayakan Dunia

MINGGU, 29 AGUSTUS 2021 | 10:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kedekatan hubungan antara Pakistan dan Taliban memicu kekhawatiran baru dari mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) era Donald Trump, John Bolton.

Dengan bangkitnya Taliban, Bolton menyoroti kemungkinan dukungan kelompok ekstremis di Pakistan akan meningkat dan pada saatnya mengambil alih pemerintahan yang memegang kendali atas senjata nuklir.

Dalam sebuah podcast bersama Washington Post yang dikutip India Narrative pada Minggu (29/8), Bolton mengatakan, sudah waktunya bagi AS untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Pakistan.


“Banyak konsekuensi mendalam dari eksodus Amerika dari Afghanistan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Di antara tantangan utama, masa depan Pakistan menonjol,” kata Bolton.

Mantan Menteri Luar Negeri untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional pada masa jabatan pertama George W. Bush itu menuturkan, selama beberapa dekade, Pakistan telah mengupayakan pengembangan senjata nuklir. Pada saat yang bersamaan mereka juga memberikan bantuan pada Taliban yang dianggap sebagai teroris oleh AS.

"Dengan jatuhnya Kabul, waktu untuk pengabaian atau penyangkalan telah berakhir. Pengambilalihan Taliban di sebelah segera menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Ekstremis Pakistan akan meningkatkan pengaruh mereka yang sudah cukup besar di Islamabad, mengancam di beberapa titik untuk merebut kendali penuh," tambahnya.

Bolton berpendapat, jika rezim radikal berkuasa di Pakistan, maka akan meningkatkan ketegangan, bukan hanya di kawasan, namun juga dunia.

“Senjata semacam itu di tangan seorang ekstremis Pakistan akan secara dramatis membahayakan India, meningkatkan ketegangan di kawasan itu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prospek Pakistan menyelipkan hulu ledak ke teroris untuk meledak di mana saja di dunia akan membuat 9/11 baru yang jauh lebih mematikan,” terangnya.

Bahkan menurut Bolton, Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan telah lama menjadi sarang radikalisme, yang kini menyebar ke seluruh militer, ke pangkat yang tinggi.

"Kita harus menjelaskan kepada para pemimpin sipil bahwa Pakistan akan membayar harga yang sangat mahal jika mereka tidak menghentikan bantuan kepada Taliban," imbau Bolton.

Untuk itu, Bolton menyarankan agar AS segera menghapuskan Pakistan sebagai negara sekutu NATO, kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Islamabad, serta memperkuat dukungan ke arah India.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya