DINAMIKA terkait Gubernur DKI Anies Baswedan ini menarik. Sejak kalahkan Ahok di Pilgub DKI 2017, segalanya menjadi dinamis. Pendukung Anies dituduh bermain politik identitas. Tuduhan ini terutama datang dari pendukung Ahok.
Kalau kita belajar teori solidaritas sosial, maka tak ada masalah dengan politik identitas. Sesuatu yang alami, tidak dapat dihindari, dan akan terus ada di sepanjang sejarah. PKB dengan NU-nya, PAN dengan Muhammadiyahnya, PBB dengan Masyumi-nya, semua menggunakan politik identitas. Apalagi kalau pilkada, putra daerah non-putra daerah jadi isu yang sangat kuat.
Yang menjadi masalah bukan politik identitas. Selama calon pemimpin itu punya integritas, punya kapasitas, mampu bekerja baik dan membuat kota itu maju, tak perlu dipersoalkan identitasnya.
Yang disoal mesti personalnya. Meski tak kentara politik identitasnya, tapi kalau personalnya bermasalah: tak punya integritas dan kapasitas, apalagi korup, ini yang jadi masalah buat rakyat dan bangsa. Ini yang akan merusak negara dan sejarah Indonesia. Ini yang harus dipersoalkan.
Tapi kenapa isu Pilkada DKI yang terus dipersoalkan? Publik membaca ada kekuatan besar, terutama kekuatan politik dan ekonomi, yang tidak menghendaki Anies.
Kenapa Anies ditolak? Secara politik, Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Bahkan kans ini terbaca sejak Anies jadi Mendikbud. Secara ekonomi, Anies sulit berkompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara.
Pembatalan Pulau Reklamasi menjadi salah satu buktinya. Nyata, jelas dan terang benderang. Tak ada kompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Publik harus paham dan objektif soal ini. Nampaknya, ini bukan kebijakan untuk keren-kerenan. Tapi ini kebijakan yang sungguh berisiko. Karena yang dihadapi adalah kekuatan ekonomi besar.
Dua kekuatan, yaitu politik dan ekonomi ini yang nampaknya terus berupaya mengganggu Anies. Maka, semua ruang yang mendukung Anies ke kursi presiden dijegal, ditutup dan dihalangi. Semua hal yang berpotensi membuat popularitas, akseptabilitas (respek publik) dan elektabilitas Anies naik, akan diganggu.
Pembahasan revisi UU Pemilu yang sudah masuk ke prolegnas DPR, mendadak ditarik. Dengan revisi UU Pemilu, 2022 dan 2023 akan ada pilkada. Surveinya, elektabilitas Anies 60-65 persen jika Pilgub DKI digelar tahun 2022. Akhirnya, rencana revisi UU Pemilu dibatalkan.
Tidak sampai disitu. Formula E sebagai event internasional yang akan digelar oleh Anies di 2022 juga berupaya dibatalkan dengan interpelasi. Tidak main-main, ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Macam-macam argumennya. Intinya, mau jegal Anies.
Kenapa diinterpelasi? Karena event ini dianggap akan semakin mempopulerkan nama Anies. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di mata dunia internasional. Jika ini terealisir, akan ikut memuluskan jalan Anies ke Istana.
Namun, 7 fraksi di DPRD menolak interpelasi tersebut. Tetap mendukung terlaksanannya Formula E di 2022. Kalau event ini terlaksana, maka komitmen fee yang sudah terbayar tidak hilang, dan peluang investasi di Indonesia, dan di Jakarta khususnya, akan terbuka.
Dengan begitu, ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang loyo karena pandemi.
Nampaknya manuver interpelasi gagal lagi.
Tidak sampai di situ, Jakarta Internasional Stadium (JIS), lapangan sepakbola bertaraf internasional ini pun juga digugat. Demi hemat anggaran di masa pandemi, JIS diprotes dan diminta untuk dihentikan.
Stadion yang lebih megah dari stadion Real Madrid ini dianggap akan menjadi pembangunan monumental Anies. Ada yang khawatir stadion ini akan semakin melambungkan nama Gubernur DKI Jakarta ini.
Setelah pilkada diundur ke 2024, Formula E diinterpelasi dan JIS digugat, entah apalagi yang akan dipersoalkan di DKI.
Publik memprediksi, gangguan kepada Anies tidak akan berhenti sampai di sini. Kabarnya, sudah ada gerilya ke parpol-parpol untuk menghalangi dukungan ke Anies maju di Pilpres 2024.
Nasibmu Nies... Nies... Tapi kalau Tuhan menghendaki Anies jadi presiden, ya takdirnya akan tetap jadi presiden. Tugas Anies yang tinggal setahun lagi di Jakarta ini adalah menuntaskan janji-janjinya dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai.
Tetap harus jaga integritas, karena rakyat butuh pemimpin yang berintegritas selain berkapasitas. Soal presiden, serahkan kepada rakyat, karena rakyat tidak akan buta untuk melihat mana yang terbaik buat bangsa ini.
Tugas para pemimpin, khususnya pemimpin daerah adalah menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik, bukan sibuk main medsos dan bikin pencitraan di media.
Ke depan, rakyat butuh pemimpin yang jujur dan apa adanya. Bukan pemimpin yang banyak polesan.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
