Fadjroel Rachman: Pak Jokowi Tegak Lurus dengan UUD 45 dan Amanat Reformasi 1998

Wacana amandemen UUD 1945 yang disinyalir sebagai langkah memuluskan jalan presiden tiga periode tidak disetujui Presiden Joko Widodo.

Begitu disampaikan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Membaca Arah Koalisi Pemerintah" pada Sabtu siang (28/8).

"Terkait amandemen, ini kan wilayahnya MPR, pemerintah tidak terlibat di dalamnya. Tapi presiden sudah dua kali tidak setuju dengan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan (presiden)," kata Fadjroel.

Atas dasar itu, Fadjroel menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan taat dengan konstitusi UUD 1945. Terlebih, soal pembatasan masa jabatan presiden cukup dua periode merupakan esensi dari gerakan reformasi 1998.

"Beliau (Jokowi) tegak lurus dengan UUD 1945, juga menghormati dari amanah reformasi 1998. Karena Presiden dua periode itu adalah masterpiece dari gerakan reformasi dan demokrasi 1998," tandasnya.

Selain Fadjroel, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDIP, Masinton Pasaribu; Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto; Politisi Gerindra, Ferry Juliantono; Politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia; dan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro.