TIGA strategi telah mempesona pemerintah dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, yang sedang terganggu oleh Covid-19. Tiga strategi tersebut adalah hilirisasi, digitalisasi, dan perekonomian hijau.
Hilirisasi adalah cerita yang lama, yaitu hilirisasi pada industri manufaktur. Disasar industri manufaktur, karena industri ini mempunyai posisi yang strategis.
Industri manufaktur mempunyai kontribusi distribusi tertinggi dengan angka sebesar 19,29 persen dari PDB dan menjadi sektor lapangan usaha yang tumbuh tertinggi sebesar 1,35 persen
year on year pada triwulan II tahun 2021.
Hilirisasi industri manufaktur yang dimaksudkan oleh pemerintah antara lain adalah komoditas nikel, bauksit, emas, tembaga, dan kelapa sawit untuk maksud keperluan diekspor menghasilkan nilai tambah lebih tinggi di kemudian hari.
Pertama, pemerintah mewajibkan pembangunan smelter dan menekan ekspor produk mentah komoditas tersebut menggunakan syarat percepatan pembangunan smelter. Dengan pembangunan smelter, maka manfaat dari pembangunan sumberdaya alam diharapkan dapat dihitung lebih cermat atas penghitungan nilai tambah produk ke dalam negeri.
Selama ini bongkahan sumberdaya alam itu diangkut begitu saja ke negara pengimpor untuk diolah menjadi produk hilir.
Hilirisasi diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yang terjadi adalah kekurangsempurnaan instrumentasi pembangunan smelter telah menimbulkan dampak negatif dalam jangka pendek, seperti pengurangan tenaga kerja selama tenggang waktu pembangunan smelter dan terganggunya ekspor sumberdaya alam, karena ekspor disyaratkan telah mempunyai smelter.
Kedua, holding BUMN Inalum membeli kembali saham PT Freeport. Divestasi saham PT Freeport dalam periode jangka pendek ternyata menekan keuangan BUMN PT Inalum. Inalum mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk divestasi 51 persen saham PT Freeport tahun 2018.
Akibatnya, rasio laba bersih Inalum turun dari 16,59 persen tahun 2018 menjadi 0,03 persen tahun 2019, kemudian rasio lancar turun dari 2,62 kali tahun 2015 menjadi 1,81 kali tahun 2019 dan rasio liabilitas terhadap ekuaitas naik dari 42,05 persen tahun 2017 menjadi 129,62 persen tahun 2019.
Persoalannya adalah divestasi bersumber dari
global bond dengan kupon yang semakin tinggi untuk tenor yang semakin lama, dari 3 tahun hingga 30 tahun. Obligasi tersebut mulai jatuh tempo per 15 November 2021 hingga 15 November 2048.
Ketiga, pemerintah mengatur tarif ekspor Crude Palm Oil (CPO), supaya industri kelapa sawit dalam negeri segera meningkatkan produk turunan dari rumpun pohon industri CPO dan kernel.
Masalahnya kemudian adalah, hilirisasi industri kelapa sawit menjadi bio solar hanya efektif, ketika harga BBM berbasis fosil sedang lebih tinggi. Bio solar menjadi redup, ketika harga BBM berbasis fosil lebih rendah.
Penulis adalah peneliti Indef dan pengajar Universitas Mercu Buana
