Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

PDIP Sedang Mengikat Gerindra untuk Kurangi Dominasi Luhut

JUMAT, 27 AGUSTUS 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dapat ditafsirkan sebagai upaya banteng moncong putih mengikat partai besutan Prabowo Subianto untuk berdiri di posisi yang sama menjaga Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan analisa Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, PDIP telah menangkap sinyal bahwa kegelisahan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat atas kinerja pemerintah semakin tinggi.

Hal tersebut ditandai dengan maraknya mural dan protes-protes masyarakat. Artinya, jika tidak segera dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.


“Jadi itu mengikat Gerindra untuk tetap bersama-sama," kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (27/8).

Cara PDIP mengikat Partai Gerindra ini juga bagian dari upaya untuk memberi penegasan kepada Jokowi untuk mengurangi dominasi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ini lantaran Jokowi selalu menganakemaskan Luhut Binsar Pandjaitan dan seolah tidak percaya dengan keberadaan kader kedua partai besar itu di kabinet.

“Jadi untuk mengurangi dominasi “anak emas” Pak Jokowi juga, LBP (Luhut Binsar Panjaitan). Sebab, peran LBP yang terlalu besar di dalam kabinet jelas menjadikan kader-kader terbaik PDIP dan Gerindra seperti kurang optimal," katanya.

"Tak satupun anggota kabinet dari partai ini yang dilibatkan di luar tugas pokok," demikian Ray Rangkuti.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya