Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Urusan Amandemen UUD 1945

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 19:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang disebut-sebut hanya akan memabahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dipastikan tidak ada kaiatnnya dengan pemerintah.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dalam sikusi Integrity Law Firm, Kamis (26/8).

Mahfud mengatakan, rencana Amandemen UUD 1945 yang mulanya berkembang setelah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tak memerlukan pertimbangan dari pemerintah.

"Itu tidak perlu persetujuan pemerintah," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, amandemen UUD 1945 memang bisa dilakukan tetapi sepenuhnya merupakan wewenang MPR RI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Di tambah lagi, MPR RI juga bisa menampung aspirasi masyarakat melalui DPR RI dan DPD RI.

"Pemerintah ini tak ikut campur urusan itu (amendemen UUD 1945)," tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud memperkuat pernyataannya tersebut dengan menyebutkan satu teori terkait konstitusi yang merupakan produk kesepakatan berdasarkan kesepakatan dalam situasi sosial, politik, ekonomi serta budaya di dalam proses pembuatan konstitusi tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah katanya hanya memfasilitasi proses pelaksanaan amandemen oleh MPR, yang di mana di dalamnya terkait dengan keamanan.

"Silakan sampaikan ke sana kita jaga, kita jamin agar itu diolah. Silakan DPR, MPR akan bersidang kita amankan. Itu tugas pemerintah," demikian Mahfud MD.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:18

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Misbakhun: Dua Tahun Jokowi-Maruf Berhasil Seimbangkan Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:24

Permudah Pembelian Uang Kripto, Walmart Luncurkan ATM Bitcoin

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:21

Tutup Safari Ziarah Walisongo, Bamusi PDIP Panjatkan Doa di Pusara Bung Karno

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:15

Siap Buka Awal November, Thailand Cabut Aturan Jam Malam di 17 Provinsi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:06

Dukung Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen di Tahun 2030, Kadin Luncurkan Net Zero Hub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:02

Tak Kunjung Dapat Kursi Menteri, Mujahid 212 Sarankan PAN Kembali ke Jalan yang Benar dan Rangkul Kembali Amien Rais

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:57

Program Vaksinasi di Inggris Lebih Terserap oleh Orang Usia Lanjut

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:47

HUT ke-22, KKP Tebar 100 Ribu Benih Ikan di Desa Wisata Parung

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:44

Sejumlah Bangunan Publik di Blitar Rusak Akibat Gempa Magnitudo 5,3 di Kabupaten Malang

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:38

Di Hadapan Jokowi, Erick Thohir Uraikan Kontribusi MES untuk Santri dan Ekonomi Indonesia

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:27

Selengkapnya