Presiden Tajikistan Emomali Rahmon saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi yang berkunjung pada Rabu (25/8)/Net
Taliban menikam dari belakang kelompok etnis lain di Afghanistan dengan melanggar komitmen komitmen mereka untuk membentuk pemerintahan perwakilan di Afghanistan. Puncaknya terjadi pada 15 Agustus lalu, di mana Taliban merebut ibukota Kabul dan mengambil alih pemerintahan.
Begitu pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Tajikistan Emomali Rahmon saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi yang berkunjung pada Rabu (25/8). Kabarnya, Rahmon memarahi Qureshi dalam pertemuan itu.
Bukan tanpa alasan, pasalnya Pakistan secara luas dipandang sebagai pendukung Taliban.
"Bukti jelas menunjukkan bahwa Taliban mengabaikan janji mereka sebelumnya untuk membentuk pemerintahan sementara dengan partisipasi luas dari kekuatan politik lain di negara ini dan sedang bersiap untuk mendirikan emirat Islam," tegas Rahmon saat bertemu dengan Qureshi.
Dia menekankan sikap Tajikistan yang tidak akan mengakui pemeirntahan yang tidak sah di Afghanistan.
"Tajikistan juga menegaskan hari ini bahwa tidak akan mengakui pemerintah lain yang akan dibentuk di Afghanistan melalui penindasan, tanpa memperhitungkan posisi seluruh rakyat Afghanistan, terutama semua minoritas nasionalnya," sambungnya, seperti dikabarkan
India Narrative.
Pada kesempatan yang sama, Rahmon juga mengatakan kepada Qureshi bahwa orang Tajikistan memiliki "tempat yang layak" dalam pemerintahan Afghanistan di masa depan.
Pernyataan Rahmon ini disampaikan menyusul keputusan Taliban untuk mengepung lembah Panjshir, yakni kubu Tajik-Afghanistan yang telah menolak untuk menyerah di hadapan kelompok itu.
Situasi kemanusiaan di lembah itu juga menjadi kritis ketika Taliban mencoba memutuskan jalur pasokan dari dan ke lembah itu.
Sementara itu, pemerintah Tajikistan dalam sebuah pernyataan terpisah mendorong agar Afghanistan bisa segera mengatasi masalah politik dan keamanan, dengan membentuk pemerintah inklusif sesegera mungkin. pemerintah inklusif itu perlu dibuat dengan partisipasi semua minoritas nasional, terutama Tajik-Afghanistan, yang berjumlah lebih dari 46 persen dari populasi negara.
Pemerintah Tajikistan juga menekankan bahwa struktur negara dapat ditentukan melalui referendum dan dengan mempertimbangkan posisi semua warga negara negara tersebut.
Di sisi lain, Tajikistan menegaskan bahwa mereka selalu mendukung pemulihan perdamaian dan stabilitas abadi di Afghanistan dan tetap berkomitmen pada posisi ini.
"Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan sebagai akibat dari penarikan pasukan koalisi. Ditekankan pada pertemuan itu bahwa korban Afghanistan dan bangsa kita yang bersahabat dan bersaudara ini tidak boleh diseret kembali ke pusaran air berdarah. memberlakukan perang," begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Tajikistan.
"Ditekankan bahwa Tajikistan berkomitmen untuk pemulihan perdamaian, stabilitas dan keamanan di negara tetangga Afghanistan sesegera mungkin, dan kami percaya bahwa PBB harus memainkan peran kunci dalam mempromosikan proses ini," tegasnya.
