PKS Nilai Pemerintah Lamban Tingkatkan Tax Ratio

Pandemi Covid-19 memang telah berdampak pada realisasi pendapatan negara pada APBN 2020. Namun yang harus dicatat adalah pendapatan negara telah bermasalah jauh sebelum adanya pandemi.

Begitu tegas anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly kepada wartawan Kamis siang (26/8). Dia mendorong agar realisasi pendapatan negara tetap dioptimalkan, walaupun di tengah pandemi yang terjadi.

Menurutnya, angka realisasi memang tercatat 96 persen, akan tetapi secara nominal pada dasarnya mengalami penurunan sebesar 15,9 persen dibandingkan realisasi 2019.

“Hal ini diperburuk dengan realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 91 persen, di mana secara nominal mengalami penurunan sebesar 16,8 persen,” tegasnya.

Menurut Junaidi Auly, pemerintah telag gagal dalam mencapai target tax ratio sebagaimana yang dicanangkan pada RPJMN 2015-2019. Misalnya terdapat selisih lebih dari 5 persen antara target RPJMN dan realisasi tax ratio.

“Jelas hal ini menguatkan bahwa kegagalan mencapai target tax ratio ini sudah terjadi sejak lama dan semakin memburuk saat pandemi,” sambung politisi PKS ini.

Junaidi menuturkan, rasio perpajakan yang pada awalnya di atas 11 persen, pada tahun 2019 hanya mencapai 9,76 persen.

Baginya, ini menandakan ada problematika utama, yaitu masih banyaknya sektor yang under-tax dan didorong dengan pemberian insentif (belanja perpajakan) dalam jumlah yang sangat besar.

“Kami mendesak pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan kinerja, terutama pada RPJMN 2020-2024 di mana pemerintah sudah menerapkan target tax ratio yang mencapai 11,7 hingga 12,7 persen,” demikian Junaidi.