Berita

Presiden Jokowi saat undang Ketum parpol koalisi ke Istana Negara Rabu (25/8)/Ist

Politik

Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan para elite partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu kemarin (25/8) disorot DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku tidak faham dengan sikap Jokowi yang mengumpulkan para elite parpol koalisi di Istana Negara.

"Pertemuan dengan Ketum dan Sekjen parpol dilakukan di Istana negara, saya tidak faham, apakah istana sudah beralih fungsi menjadi markas paguyuban parpol pendukung Jokowi?" kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Kamis siang (26/8).


Menurut Politikus muda Partai Demokrat ini, Istana Negara sejatinya adalah simbol kekuasaan. Syahrial berpandangan, di dalamnya tempat berkantor Presiden yang dipilih oleh rakyat, didukung rakyat dan mengayomi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

"Apakah bulunya sekarang sudah berubah dicat khusus warna-warninya, silakan tanya Pak Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini tidak ada keterangan resmi.

Para petinggi parpol itu ada perwakilan dari PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.

Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi.

Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet  Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya