Berita

Presiden Jokowi saat undang Ketum parpol koalisi ke Istana Negara Rabu (25/8)/Ist

Politik

Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan para elite partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu kemarin (25/8) disorot DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku tidak faham dengan sikap Jokowi yang mengumpulkan para elite parpol koalisi di Istana Negara.

"Pertemuan dengan Ketum dan Sekjen parpol dilakukan di Istana negara, saya tidak faham, apakah istana sudah beralih fungsi menjadi markas paguyuban parpol pendukung Jokowi?" kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Kamis siang (26/8).


Menurut Politikus muda Partai Demokrat ini, Istana Negara sejatinya adalah simbol kekuasaan. Syahrial berpandangan, di dalamnya tempat berkantor Presiden yang dipilih oleh rakyat, didukung rakyat dan mengayomi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

"Apakah bulunya sekarang sudah berubah dicat khusus warna-warninya, silakan tanya Pak Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini tidak ada keterangan resmi.

Para petinggi parpol itu ada perwakilan dari PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.

Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi.

Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet  Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya