Berita

Presiden Jokowi saat undang Ketum parpol koalisi ke Istana Negara Rabu (25/8)/Ist

Politik

Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertemuan para elite partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu kemarin (25/8) disorot DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku tidak faham dengan sikap Jokowi yang mengumpulkan para elite parpol koalisi di Istana Negara.

"Pertemuan dengan Ketum dan Sekjen parpol dilakukan di Istana negara, saya tidak faham, apakah istana sudah beralih fungsi menjadi markas paguyuban parpol pendukung Jokowi?" kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Kamis siang (26/8).

Menurut Politikus muda Partai Demokrat ini, Istana Negara sejatinya adalah simbol kekuasaan. Syahrial berpandangan, di dalamnya tempat berkantor Presiden yang dipilih oleh rakyat, didukung rakyat dan mengayomi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

"Apakah bulunya sekarang sudah berubah dicat khusus warna-warninya, silakan tanya Pak Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini tidak ada keterangan resmi.

Para petinggi parpol itu ada perwakilan dari PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.

Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi.

Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet  Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya