Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi/Repro

Politik

Temuan Survei Indikator: 60,7 Persen Masyarakat Puas dengan Praktik Demokrasi Indonesia

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 18:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Meskipun mengalami penurunan dibanding 2019 dan 2020, namun dukungan publik terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia tetap mayoritas.

Begitu temuan survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertema “Evaluasi Publik terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi, Vaksinasi dan Peta Elektoral Terkini” yang dirilis Rabu siang (25/8).

"Kebanyakan, 38,5 persen, merasa Indonesia saat ini tetap sama keadaan demokrasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang menilai menjadi makin kurang demokratis lebih tinggi ketimbang yang menilai makin demokratis (30,1 persen: 19,2 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya.


Burhanuddin menambahkan, mayoritas warga merasa cukup atau sangat puas terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara Indonesia sejauh ini, presentasenya tercatat 60.7 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap praktik demokrasi tampak meningkat dibanding pengukuran sebelumnya sepanjang tahun 2021," demikian Burhanuddin Muhtadi.

Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar sejak 30 Juli-4 Agustus 2021 ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang serta toleransi kesalahan (margin of eror-MoE) sekitar -+2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supenvisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Turut hadir narasumber dalam acara tersebut antara lain Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, Politkus Partai Gerindra Habiburokhman, Politikus PDIP Aria Bima.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya