Berita

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban/Ist

Politik

Ada Daerah Rebutan Vaksin, Prof Zubairi: Jangan Terus-terusan Perdalam Kesenjangan

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 10:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesenjangan masih cukup terasa dalam hal vaksinasi untuk Covid-19. Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat cukup mudah mendapatkan vaksin, namun tak sedikit pula yang kesulitan mengakses program prioritas pemerintah di masa pandemi ini.

Hal inilah yang disoroti Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban melihat fenomena vaksinasi yang hingga kini masih berlangsung.

"Bagaimana bisa. Beberapa orang memiliki akses amat mudah untuk mendapatkan vaksin, bahkan vaksin dosis ketiga. Sementara masyarakat berdiri dalam antrean panjang selama berjam-jam untuk dosis pertama," kata Prof Zubairi dalam akun Twitternya, Rabu (25/8).


Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan program vaksinasi massal yang berjalan cukup baik. Bahkan untuk dosis pertama,  sudah ada 9.351.093 warga yang mendapat suntikan dosis 1, atau 104,6 persen dari target capaian per Minggu (22/8). Sedangkan untuk dosis 2, sudah ada 4.845.271 warga atau 54,2 persen dari target.

Namun lain halnya di daerah lain. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Belokasi di Sekolah Maitreyawira, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, vaksinasi terpaksa dibubarkan karena peserta membludak.

Peristiwa ini pun menjadi viral di media sosial lantaran masyarakat yang mengantre dari subuh itu harus kecewa karena tak kebagian vaksin. Berdasarkan informasi, panitia hanya menyediakan 1.000 dosis, namun peserta yang datang lebih dari kuota yang disediakan, bahkan ada yang dari luar kota Palembang.

Berangkat dari fakta ini, Prof Zubairi berharap agar vaksinasi massal bisa terlaksana secara merata di seluruh daerah.

"Pesan: jangan terus-terusan memperdalam kesenjangan," tandasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya