Berita

Politisi PAN Guspardi Gaus/Net

Politik

Soal Amandemen, PAN Cocok dengan Perintah Megawati

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 09:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyertakan pokok-pokok haluan negara (PPHN) bukan persoalan yang mendesak.

Atas alasan itu, politisi PAN Guspardi Gaus sependepat dengan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada para kader banteng untuk slowing down terkait amandemen UUD.

“Sebaiknya ditunda atau ditahan dulu, amandemen UUD 1945 tidak sesuatu yang urgent atau yang mendesak untuk saat ini,” ujar Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu (25/8).


Menurutnya, amandemen sangat tidak elok dilakukan di saat situasi sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Dia khawatir timbul kesan dari masyarakat bahwa amandemen dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik sesaat.

“Apalagi negara yang tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai wacana amandemen dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus dilakukan dengan hati-hati dan super cermat. Tidak bisa cuma diserahkan sepenuhnya kepada MPR.

“Aspirasi dari kelompok masyarakat dari seluruh komponen anak bangsa harus didengar dan sangat penting dipertimbangkan,” katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Selasa siang (24/8), mengatakan bahwa Ibu Megawati telah memerintahkan kepada kader PDIP untuk slowing down terkait amandemen UUD 45.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya sikap PDIP tentang agenda amandemen konstitusi yang diklaim untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan haluan negara.

Sedangkan di sisi lain, banyak kekhawatiran publik bahwa agenda itu akan melebar hingga mengubah masa jabatan presiden.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya