Presiden Joko Widodo saat menerima suntikkan vaksin/Net
Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo sempat ditanya oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang ikut dalam rombongan mengenai vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster).
Jokowi dan Prabowo sempat berbincang dengan beberapa pejabat yang ikut dalam kunjungan kerjanya mengenai booster. Menariknya, pertanyaan Prabowo bermula dari perbincangan ini, yang di mana Gubernur Kaltim Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengaku sudah mendapat booster.
"Sudah booster semua, Pak Presiden belum ya?" tanya Prabowo yang dijawab Jokowi dengan menyatakan, "enggak," saat sebelum memantau vaksinasi pelajar se Kalimantan Timur, Selasa (24/8).
Menanggapi pengakuan pejabat yang sudah mendapat booster, LaporCovid19 menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan hal serupa.
"Pak Jokowi jangan ikut vaksin booster!" pinta LaporCovid19 yang disampaikan melalui akun Twitternya, Selasa malam (24/8).
Menurut LaporCovid19, bila Jokowi melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Kepala Negara telah memberikan contoh atau membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster.
"Ingat, bahwa alasan pemberian vaksin ketiga adalah karena tenaga kesehatan terancam dengan risiko amat besar saat varian delta menyerang dan kasus meningkat sejak akhir Juni lalu," kicau LaporCovid19.
Lebih lanjut, LaporCovid19 juga menilai pemberian booster kepada Jokowi tidak relevan dan memiliki alasan yang kuat. Karena menurutnya, penjagaan terhadap presiden amat ketat, orang yang bertemu pun harus negatif PCR dan protokol kesehatan yang super ketat.
"Harusnya itu bisa melindungi. Sementara masih banyak orang yang bahkan satu dosis vaksin pun belum menerima," sambungnya.
Maka dari itu, LaporCovid19 kembali memohon kepada agar memberikan contoh baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan mendahulukan vaksin untuk booster tenaga kesehatan dan vaksin untuk mereka yang belum sama sekali menerimanya.
"Jangan sampai membuat keputusan keliru, Bapak Presiden Jokowi," tandasnya.
