Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani saat gunakan busana Bali di sidang tahunan/Net

Politik

Berbusana Bali di Sidang Tahunan, Cara Puan Maharani Ajak Masyarakat Indonesia Mau Divaksin

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Busana adat yang dikenakan Ketua DPR RI, Puan Maharani pada sidang paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2021 lalu, menjadi cara politisi PDI Perjuangan untuk memberikan apresiasi kepada Propinsi Bali.

Provinsi Bali menjadi provinsi yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen.
 
“Makna busana Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali,” kata pengajar komunikasi kolitik  Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, kepada wartawan Selasa (24/8).


Ari mengatakan, vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi ‘checks and balances’.  

"Kita tahu selama ini Puan memang concern dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun," katanya.

Menurut Ari, busana dengan sentuhan  Bali yang elegan adalah simbol optimisme bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.

“Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd immunity, kita optimis roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tapi semua penjuru negeri,” terangnya.

Pakar busana Bali Anak Agung Ngurah Anom Mayun K. Tenaya menjelaskan, busana yang dikenakan Puan Maharani sebenarnya itu bukan Payas

Karena di Bali, pakaian adat Payas Agung hanya boleh dikenakan saat pelaksanaan Upacara Manusa Yadnya Utama oleh kalangan tertentu.

"Yang dipakai Puan adalah busana modifikasi madya. Hasil modifikasi rias bali, bukan pakaian adat," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya