Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan untuk mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3 dan 2 yang diperpanjang pemerintah hingga 30 Agustus 2021.
Begitu harapan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi efektivitas PPKM dan kaitannya dengan pengelolaan APBN.
Salah satu hal yang diminta Netty kepada pemerintah adalah memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi, dengan didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran.
"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran.
Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot," katanya lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/8).
Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini banyak rakyat yang membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Selain itu, infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.
"Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," tambahnya.
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, pemerintah jangan bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Karena, PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran serta tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan.
Oleh sebab itu, Netty menekankan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, agar legowo mendukung
refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi.
"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," sarannya.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
"Perhatikan
core indikator penanganan Covid-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.
Menurut Netty, Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan
roadmap yang jelas dan rinci, agar penurunannya semakin membaik.
"Bahkan bisa jadi model atau
pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat," tutupnya.
