Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

PKS: Pemerintah Jangan Bingung Tentukan Prioritas Anggaran untuk Efektivitas PPKM

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 16:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan untuk mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3 dan 2 yang diperpanjang pemerintah hingga 30 Agustus 2021.

Begitu harapan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi efektivitas PPKM dan kaitannya dengan pengelolaan APBN.

Salah satu hal yang diminta Netty kepada pemerintah adalah memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi, dengan didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran.


"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot," katanya lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/8).

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini banyak rakyat yang membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Selain itu, infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.

"Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," tambahnya.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini,  pemerintah jangan bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Karena, PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran serta tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan.

Oleh sebab itu, Netty menekankan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, termasuk  kementerian dan lembaga, agar legowo mendukung refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi.

"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," sarannya.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

"Perhatikan core indikator penanganan Covid-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.

Menurut Netty, Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan roadmap yang jelas dan rinci, agar penurunannya semakin membaik.

"Bahkan bisa jadi model atau pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya