Gejolak yang terjadi di Afghanistan usai kelompok militan Taliban mengambil alih kekuasaan pada tanggal 15 Agustus lalu, membawa kesulitan dan dilema tersendiri bagi India.
Negeri Bollywood sebelumnya telah berupaya membangun hubungan baik dengan pemerintahan mantan presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dilengserkan. Namun kini, pucuk pimpinan di Afghanistan berganti dengan jalur kekerasan. Hal itu menyebabkan India harus bergegas memulangkan warganya dari Afghanistan dengan alasan keamanan dan membawa dilema tersediri mengenai bagaimana India harus bersikap selanjutnya.
Isu Repatriasi
Segera setelah pengambilalihan Kabul oleh Taliban, partai sayap kanan India, Bhartiya Janata yang berkuasa di India, segera berkumpul untuk menyusun strategi yang sesuai untuk menanggapi gejolak yang terjadi di Afghanistan.
"Saat ini kami, seperti orang lain, sangat hati-hati mengikuti perkembangan di Afghanistan," kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar, sebagaimana dikabarkan
Nikkei Asia pada Selasa (24/8).
"Saya pikir fokus kami adalah memastikan keamanan di Afghanistan dan keamanan. kembalinya warga negara India yang ada di sana," sambungnya.
Pekan lalu, India telah membawa pulang duta besarnya untuk Afghanistan, Rudrendra Tandon dan 150 orang, termasuk diplomat tinggi, pejabat, personel keamanan dan beberapa orang India yang terdampar, menyusul meningkatnya ketegangan di ibu kota Afghanistan, Kabul.
Bukan hanya itu, menurut sumber anonim dri Kementerian Luar Negeri (MEA) India, sebuah pesawat Angkatan Udara India juga kabarnya digunakan untuk melakukan evakuasi rahasia yang melibatkan konvoi 14 mobil antipeluru, demi mengangkut para pengungsi dari gedung kedutaan India ke Bandara Internasional Hamid Karzai di tengah kekacauan yang terjadi di negara itu.
Saat ini, ribuan warga Afghanistan masih berupaya untuk melarikan diri dari negara itu dan telah mengajukan permohonan visa dari Kedutaan Besar India di Kabul. Di antara mereka terdapat orang yang pernah belajar atau bekerja di India, memiliki kerabat di sana, atau yang nyawanya terancam oleh Taliban.
Sejauh ini, India baru memprioritaskan evakuasi bagi warganya. MEA sendiri kabarnya telah membuat pernyataan tentang komitmennya untuk memfasilitasi pemulangan "minoritas Hindu dan Sikh" di Afghanistan. MEA belum memberikan indikasi soal apakah India akan menyambut semua warga Afghanistan, termasuk Muslim, seperti yang telah dilakukan India pada kesempatan sebelumnya.
Nikkei Asia melaporkan bahwa terlepas dari sekitar 15 ribu imigran Afghanistan yang menetap di India, masih ada ribuan Muslim Afghanistan di Afghanistan juga yang membantu India menghadapi Taliban dan saat ini memerlukan bantuan untuk dievakuasi.
Wait and Watch Sementara itu, terlepas dari isu repatriasi, sumber anonim MEA lainnya menyebutkan bahwa New Delhi juga bekerja dengan berbagai lembaga internasional, pemangku kepentingan di Afghanistan dan mitra demokratisnya di kawasan itu untuk menilai bagaimana harus terlibat dengan rezim baru Taliban.
Bukan tanpa alasan, memberikan legitimasi untuk Taliban saat ini akan menjadi langkah yang sulit bagi India, karena negara itu masih mengakui pemerintahan sebelumnya.
Sumber itu menunjukkan bahwa setelah diskusi minggu lalu di Doha di antara 12 negara termasuk India, perwakilan PBB dan perwakilan Afghanistan, sebuah pernyataan berisi sembilan poin dikeluarkan. Salah satu poin itu menyebutkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perundingan tidak akan mengakui pemerintah di Afghanistan yang dipaksakan melalui penggunaan kekuatan militer.
Dengan latar belakang ini lah, para pakar kebijakan luar negeri menilai bahwa India saat ini mengadopsi strategi
"wait and watch", alias menunggu dan mengawasi, untuk melihat bagaimana situasi berkembang di Afghanistan.
"Kami saat ini tidak tahu apa-apa tentang seperti apa bentuk pemerintahan baru di Afghanistan, dan organisasi mana yang akan berkuasa," kata mantan dutabesar India untuk Kazakhstan, Swedia, dan Latvia, Ashok Sajjanhar.
"Taliban bukan monolit tetapi organisasi payung dengan berbagai faksi seperti Lashkar-e-Taiba, Al Qaeda, Jaringan Haqqani dan banyak lagi," sambungnya.
Mengingat keragaman itu, kelompok-kelompok itu pun akan sangat mungkin menuntut "porsi" mereka.
Sajjanhar menambahkan, deklarasi kebijakan pemerintah baru di Afghanistanan mengenai perlindungan bagi perempuan, pendidikan untuk anak perempuan dan hak asasi manusia masih belum jelas saat ini. Namun, isu-isu semacam itu akan berperan penting dalam bagaimana India akan bersikap.
“Taliban menjanjikan hak-hak perempuan dan kebebasan media pada konferensi pers pertama mereka di Kabul tapi ini tampak seperti aksi PR (
public relations), sebuah fasad untuk menampilkan wajah moderat kepada dunia. Kepalsuan mereka segera menjadi jelas ketika mereka mulai merusak wajah perempuan di poster-poster di seluruh dunia. negara," sambungnya.
Menurut Sajjanhar, kekhawatiran besar bagi New Delhi saat ini adalah apakah rezim baru i Afghanistan akan mengizinkan negara itu digunakan untuk menampung teroris.
"Kami telah mendengar dari para pemimpin Taliban bahwa Kashmir adalah 'masalah internal' kami, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka akan mengikuti sikap non-intervensi ini dalam kenyataan atau tidak," ujarnya.
Hal lain yang juga penting bagi India, kata kata Sajjanhar, adalah pengambilalihan aset Afghanistan oleh Taliban.
"India telah menginvestasikan sekitar 3 miliar dolar AS di lebih dari 400 proyek pengembangan masyarakat berdampak tinggi di seluruh 34 provinsi Afghanistan. Nasib mereka belum diputuskan," tegasnya.
