Wakil Presiden AS Kamala Harris/Net
Perlawanan terhadap pengaruh China di Indo-Pasifik, khususnya Laut China Selatan, menjadi agenda utama dalam tur Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris ke Asia Tenggara.
Ketika menyampaikan pidatonya di Singapura pada Selasa (24/8), Harris menyebut Beijing kerap memaksa dan mengintimidasi di Laut China Selatan. Namun AS akan terus mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
"Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase 2016, dan tindakan Beijing terus merusak tatanan berdasarkan aturan, serta mengancam kedaulatan negara," tegas Harris, seperti dikutip
Reuters.
Pernyataan itu merujuk pada putusan pengadilan internasional atas klaim China di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Filipina.
China menolak keputusan itu dan mempertahankan klaimnya atas sebagian besar Laut China Selatan dengan konsep
nine dash line, yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
China telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang mengandung ladang gas dan penangkapan ikan yang kaya.
Wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah AS ini mengatakan, kunjungannya merupakan penegasan kembali komitmen Washington untuk kawasan dalam mengatasi kekhawatiran mengenai klaim China atas wilayah Laut China Selatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut AS kerap melakukan unjuk kekuatan melawan klaim China dengan operasi kebebasan navigasi. Kapal-kapal mereka melewati beberapa pulau yang menjadi sengketa.
Kunjungan Harris ke Singapura dimulai sejak Minggu (22/8). Sehari setelahnya, Senin (23/8), ia bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Halimah Yacob.
Bagian dari tugasnya selama kunjungan itu adalah meyakinkan para pemimpin di kawasan itu bahwa komitmen Washington untuk Asia Tenggara adalah tegas, dan tidak dapat dibandingkan dengan Afghanistan.
Itu lantaran keputusan Presiden Joe Biden untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan telah memicu banyak kritik. Terlebih dengan evakuasi yang kacau dan perebutan kekuasaan oleh Taliban.
