Berita

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (tengah)/Net

Politik

Sebut Luhut Penjahit, Bupati Banjarnegara Minta Maaf dan Siap Dikutuk

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kehebohan kembali dibuat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Kali ini, bupati kontroversial ini membuat publik heboh lantaran salah menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam video yang beredar di media sosial, Bupati Budhi menyebut Luhut dengan "penjahit". Hal itu ia lontarkan saat melaporkan perihal perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara, salah satunya terkait Bed Occupancy Rate (BOR) di wilayahnya.

"Alhamdullah Banjarnegara dulu BOR 99 persen, turunlah PPKM Darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan saat rapat sama menteri siapa itu penjahit, yang orang Batak itu, ya Pak Penjahit," kata Budhi dalam potongan video berdurasi 1 menit 17 detik yang beredar.

Sadar menuai kontroversi di publik, Bupati Budhi langsung menyampaikan klarifikasinya dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dalam video tersebut, Budhi menyampaikan permintaan maaf kepada Luhut.

"Mohon maaf kemarin saya menyebutkan Pak Penjaitan, karena saya kurang hapal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas dan saya mohon maaf, adalah Bapak Menko Marinves, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan," kata Budhi dikutip redaksi dari akun @kabupatenbanjarnegara, Selasa (24/8).

Masih dalam kesempatan tersebut, Budhi mengaku pernyataannya itu tidak bertujuan untuk menghina. Tak hanya kepada Luhut, Budhi juga meminta maaf kepada warga Tapanuli yang memiliki marga Pandjaitan.

"Kepada semua warga Tapanuli, kami tidak punya niat jelek untuk menghina siapa saja. Ini karena keterbatasan saya, kemampuan saya dan kelemahan saya, saya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya," kata Budhi.

"Apabila saya dianggap menghina, saya siap untuk dikutuk apa pun juga," tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya