Berita

Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Martak/Net

Politik

GNPF-Ulama: Kurang Tepat Jika Seolah-olah Indonesia Didirikan Oleh Para Soekarnois Dan PDIP

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak tepat jika ada yang menganggap Republik Indonesia seolah-olah didirikan hanya oleh Soekarnoisme atau milik sebuah partai politik saja.

Begitu yang disampaikan Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Martak, yang membenarkan pernyataan Kyai Ahmad Bahauddin Nursalim alias Gus Baha, soal Indonesia bukan milik Soekarnoisme atau PDI Perjuangan saja.

Menurut Yusuf, Indonesia adalah sebuah negara besar yang saat itu hidup dalam cengkraman penjajahan bahkan hingga ratusan tahun. Di saat rakyat bangkit, dia melihat saat itulah para ulama, para kyai dan santri-santri memotivasi rakyat mengobarkan semangat perjuangan untuk saling bahu membahu bersama partai-partai Islam saat itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah.

"Yang puncaknya di bacakan pakta Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Gedung Proklamasi Nomor 56 Pegangsaan, Jakarta, di rumah kediaman paman saya atau adik ayah saya. Apakah saat itu sudah ada yang namanya huruf P, D dan I ? Pasti lahir pun belum," ujar Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/8).

PDIP pun, kata Yusuf, baru lahir dan memiliki slogan partai wong cilik pada tahun 1999 . Kekinian, saat masuk sebagai kelompok partai paling berkuasa justru partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri ini memiliki kader-kader terbaik yang harus terjerat kasus korupsi.

"Yang terakhir dan masih segar dalam ingatan, pengembat duit negara seperti Emir Moeis, hampir ditangkapnya Sekjend Hasto Kristiyanto di PTIK, tapi lolos karena ada kekuatan besar yang melindungi, kaburnya Harun Masiku hingga hari ini sudah sunyi senyap tanpa ada keseriusan pihak aparat memburunya, masih banyak lagi kader-kader lainnya," bebernya.

Yusuf pun menyinggung sikap yang dilakukan Megawati saat menjadi Presiden RI kelima, di mana ia menjual Indosat yang merupakan salah satu perusahaan jaringan seluler plat merah.

"Selain itu, diloloskannya perampok-perampok BLBI dengan surat keputusan bayar alias pengampunan, ini juga tidak lepas salah satunya perampok yang bernama Syamsul Nursalim, saat itu terbang dari Singapura ke Australia untuk bertemu secara khusus dengan almarhum petinggi PDI alias orang dalam sesuai rekaman video yang beredar," tuturnya.

Yusuf pun kemudian mempertanyakan jasa dan peran PDIP terhadap negara, bangsa maupun kepada jasa-jasa Bapak Pendiri Bangsa.

Karena dalam pandangannya, PDIP malah terkesan selalu mendompleng nama besar Bung Karno dengan mengikutsertakan foto founding father ini dalam setiap simbol-simbol partai.

"Pendapat saya PDIP tanpa nama dan foto Bung Karno belum tentu bisa besar seperti sekarang," katanya.

Selain itu, Yusuf juga menyinggung soal sejumlah kader utama PDIP yang berani terang-terangan menyatakan bangga jadi anak PKI dan sudah masuk parlemen,

"Belum lagi usahanya menggolkan RUU HIP, belum lagi agendanya akan merubah hari lahirnya Pancasila bukan tanggal 17 Agustus 1945," sambungnya.

Yusuf pun selanjutnya bercerita bahwa jauh sebelum berdirinya PNI oleh Soekarno pada 4 Juli 1927, organisasi modern pertama di Indonesia tersebut didirikan oleh elit pendatang dari Hadrami.

Organisasi yang awal mula didirikan tahun 1901 M, anggotanya saat itu yang terdiri dari orang-orang pergerakan, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan cendikiawan seperti misalnya Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto (Salah satu pendiri Sarekat Islam), Husein Jayadiningrat, Ahmad Dahlan dan KH. Agus Salim, dan lain-lain.

"Mereka membaca majalah-majalah dan surat-surat kabar yang membangkitkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan pada rakyat Indonesia. Di ikuti dengan berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya," ucap Yusuf.

"Pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, membangun gerakan dakwah pendidikan dikalangan masyarakat tradisionalis," tambahnya.

Kemudian sambung Yusuf, lahirlah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang merupakan partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada 1927, lebih muda satu tahun dari NU. PNI didirikan oleh Presiden Soekarno sebelum kemerdekaan.

"Jadi kurang tepat jika seolah-olah Indonesia didirikan oleh para Soekarnois dan PDIP yang konon merupakan representasi dari PNI. Jika menarik kebelakang sebelum bangkitnya perjuangan lewat organisasi berskala nasional para Sultan dan Para Ulama Nusantara sudah terlebih dahulu tampil dalam kancah perjuangan melawan belanda," pungkas Yusuf.

Dalam video yang viral di media sosial, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno.

"Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno seakan-akan Indonesia tuh dimulai dari Bung Karno, sampai ada hal Soekarnoisme," kata Gus Baha dalam video yang beredar.

Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda.

Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawa Belanda adalah Kyai Islam, yaitu dengan membuat serikat dagang Islam yang berubah menjadi serikat Islam dan menjadi partai Islam.

"Ya kita gak mungkin gak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marnaisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja," pungkas Gus Baha.

Populer

Yusron Ihza Mahendra Dilantik jadi Komisaris di PTDI

Jumat, 24 Maret 2023 | 04:51

Sengit, Pilkada Lampung Diprediksi Bakal Munculkan Lima Klaster Cagub

Kamis, 23 Maret 2023 | 04:49

Tidak Menyejahterakan, Pabrik Aqua di Klaten Didemo Warga

Jumat, 17 Maret 2023 | 23:49

Usut TPPU Budhi Sarwono, KPK Panggil Pejabat Pemkab Banjarnegara hingga Pedagang Material

Senin, 20 Maret 2023 | 13:13

Natalius Pigai: Jokowi Menghayal, Masa Papua Dapat Rp 1.000 Triliun

Selasa, 21 Maret 2023 | 19:58

Pengamat: Kunjungan Anies ke Surabaya Justru Akui Keberhasilan Kader PDI

Senin, 20 Maret 2023 | 04:57

Setelah Istri Brigjen Endar, Warganet Soroti Gaya Hidup Mewah Istri Kabareskrim Komjen Agus

Minggu, 19 Maret 2023 | 15:53

UPDATE

Tutup Emosi

Minggu, 26 Maret 2023 | 05:17

Soal Larangan Bukber, JK: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas-bebas Saja

Minggu, 26 Maret 2023 | 04:59

Siap Kooperatif, Rafael Alun Bantah Akan Kabur ke Luar Negeri

Minggu, 26 Maret 2023 | 04:42

Ayah Johnny G Plate Meninggal Dunia, Nasdem: Kami Doa Bersama dan Berbelasungkawa

Minggu, 26 Maret 2023 | 04:18

Sekjen PKS: Berbagi Ramadhan Harus Sampai ke Buncu-Buncu

Minggu, 26 Maret 2023 | 03:58

Suporter Persebaya yang Tak Bertiket Diminta Tidak Datang ke Semarang

Minggu, 26 Maret 2023 | 03:43

Soal Bacawapres Anies, AHY: Beliau yang Paling Tahu

Minggu, 26 Maret 2023 | 03:17

Panggil Sri Mulyani Senin Besok, Komisi XI DPR Berharap Dapat Kejelasan Soal Transaksi Rp 349 T

Minggu, 26 Maret 2023 | 02:59

Pengamat: UU Ciptaker Sudah Cacat Formil Sejak Lahir

Minggu, 26 Maret 2023 | 02:43

Respons Pernyataan Arteria Dahlan, Siaga 98 Dukung Mahfud MD Tetap Jalankan Tugas sebagai Ketua Komite TPPU

Minggu, 26 Maret 2023 | 02:21

Selengkapnya