Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie/Net

Politik

Jimly Asshiddiqie: Sudah Saatnya Kita Hentikan Dinasti Politik

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gejala dinasti politik yang terjadi di Indonesia harus segera dihentikan. Bila dibiarkan, maka kultur feodalisme kian kental dan penerapan sistem demokrasi tidak akan berjalan maksimal.

"Harus disetop gejala ini, dinasti partai harus disetop dengan membuat undang-undang baru," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dalam diskusi virtual bertema 'Pancasila 18 Agustus 1945', Minggu malam (22/8).

Selama ini, dinasti politik di Tanah Air sudah melanggeng dan dibiarkan begitu saja. Ia lantas mencontohkan beberapa partai politik yang cenderung melakukan hal tersebut, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat..


"Bu Megawati ketum (PDI Perjuangan) nanti ketum selanjutnya anaknya, namanya Puan. Ya itu apa boleh buat, harus kita terima dulu. Tapi jangan lagi sesudahnya anaknya Puan (menjadi Ketum). Itu disetop,” katanya.

Pun demikian yang terjadi di Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Misalnya Demokrat, sudah terjadi. AHY jadi ketum, ya sudah terjadi, masak mau dilarang. Tapi, jangan lagi nanti anaknya AHY (jadi Ketum Demokrat), itu nanti jadi kerajaan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika masyarakat berhasil menghentikan budaya feodal dalam berpolitik, maka dapat dipastikan sistem demokrasi yang diharapkan akan segera terwujud.

"Jadi ini harus disetop, kalau itu berhasil, maka budaya feodal tidak akan mendominasi proses pengambilan politik,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya