Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie/Net

Politik

Budaya Feodalisme Membuat Partai Sulit Berdemokrasi

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 07:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Budaya feodalisme dalam berpolitik di Indonesia dapat merusak tatanan sistem demokrasi. Ini lantaran pengaruh darah biru kental mendominasi di tubuh partai politik.

Begitu kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam diskusi virtual yang dibawakan oleh Prof. Sujana Sulaeman atau akrab disapa Kang Jana bertemakan “Pancasila 18 Agustus 1945” pada Minggu malam (22/8).

Menurut Jimly, kondisi ini membuat internal partai sulit berdemokrasi. Semua partai kemudian mengalami pembiruan darah dan menjelma menjadi dinasti.


“Malah ada kemungkinan ketumnya itu enggak diganti. Jadi kalau ada sembilan partai keputusan itu tergantung 9 orang. Dan ini kalau masing-masingnya ini sehat dan panjang umur, maka kecenderungan dia tidak diganti. Kalaupun diganti, dia jadi tetap penentu,” ujarnya.

Dia mencontohkan SBY di Partai Demokrat yang sangat kental dengan kultur feodal lantaran mendapuk anaknya sebagai penerus partai setelah dirinya. Padahal partainya lahir sesudah reformasi.

“Produk reformasi ya kan? Tapi gampang sekali anak, mantunya sudah jadi pengurus semua. Walaupun dia tidak lagi ketum, tapi kan penentu dan orangnya sehat,” ucapnya.

Selain Demokrat, Jimly juga menyentil PDI Perjuangan. Di mana ketua umum banteng moncong putih tetap menjadi penentu arah kebijakan partai dan secara fisik masih dalam kondisi sehat. Padahal demokrasi yang sehat mengharuskan adanya regenerasi.

“Kayaknya batuk-batuk pun enggak pernah dia itu. Sehat. Siapa yang berani gantikan dia?” tanyanya.

Dalam simpulannya, Jimly menilai mustahil mengharapkan instrumen demokrasi yang tidak demokratis secara internal untuk menjadi pilar demokrasi eksternal.

"Maka, salah satu problem paling serius kita hadapi di masa depan. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem kepartaian,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya