Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan/Net

Politik

Pidato Jokowi Tidak Menjawab Kegelisahan Rakyat, Ini 4 Sikap Kader Demokrat

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus kemarin dianggap sebatas ucapan yang menjadi harapan dan cita-cita. Tapi tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan rakyat.

Begitu simpulan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan dalam sebuah video yang berdurasi 2 menit 19 detik yang diunggah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya @Andiarief__ pada Minggu (22/8) pukul 07.56.

"Kita mendengar presiden mengucapkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tapi Presiden tidak mengucapkan apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan warganegara," ujar Marwan dalam video tersebut seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Setelah pembukaan itu, Marwan kemudian menyampaikan empat pernyataan suara kader Partai Demokrat menanggapi pidato Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Pertama, Marwan meminta agar Presiden Jokowi untuk merombak kebijakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan serta membantu rakyat.

Menurut Marwan, dalam pidato, Presiden mengucapkan sikap yang sesat. Yaitu, akan mengalihkan porsi anggaran konsumsi masyarakat dan perlindungan sosial kepada sektor strategis dan investasi.

"Padahal selama ini, dari 55 persen anggaran untuk masyarakat tidak sepenuhnya terdistribusi ke bawah. Banyak penyertaan modal negara di perbankan yang terkonsentrasi untuk membiayai investasi, bukan untuk kredit ke usaha masyarakat," jelas Marwan.

Hal tersebut pun dianggap berbahaya karena tidak belajar dari malapetaka kegagalan masa pandemi Covid-19.

"Lantas dari mana kita bisa percaya target pertumbuhan 5,0 hingga 5,5 persen tahun depan?" heran Marwan.

Kedua, sambung Marwan, adalah Presiden harus mengendalikan investasi ekstraktif dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena, hingga saat ini pemerintah masih terus mengobral investasi industri dan konsesi pertambangan dan perkebunan.

"Yang kita tau, sangat dekat dengan kepentingan oligarki. Padahal sektor itu yang punya daya rusak tinggi terhadap lingkungan dan masa depan. Lantas bagaimana kita bisa percaya kepada Presiden yang menyebut ini green economy?" kata Marwan.

Kemudian yang ketiga, Presiden harus menyehatkan persaingan dan menumbuhkan swasta.

"Bagaimana kita bicara pertumbuhan pengusaha swasta, sementara tiap hari kita melihat kematian mereka dengan dominasi BUMN. Sementara kita tahu, BUMN kita begitu boros dan tidak efektif. Dan tentu saja, menjadi tempat manis untuk Bancakan," terang Marwan.

Terakhir adalah Presiden harus segera mengakhiri defisit APBN lebih dari tiga persen. Cara Pemerintah yang ugal-ugalan menetapkan defisit anggaran dan membuat utang untuk menutupinya harus segera di akhiri.

Jika pemerintah serius menegakkan efisiensi dan menutup kebocoran, APBN seharusnya masih bisa dikendalikan.

"Tahun 2022 adalah tahun perbatasan. Pemerintah harus berubah, atau akan digilas gelombang perubahan. Salam dari kami, kader Partai Demokrat," sambungnya menutup.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya