Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan/Net

Politik

Pidato Jokowi Tidak Menjawab Kegelisahan Rakyat, Ini 4 Sikap Kader Demokrat

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus kemarin dianggap sebatas ucapan yang menjadi harapan dan cita-cita. Tapi tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan rakyat.

Begitu simpulan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan dalam sebuah video yang berdurasi 2 menit 19 detik yang diunggah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya @Andiarief__ pada Minggu (22/8) pukul 07.56.

"Kita mendengar presiden mengucapkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tapi Presiden tidak mengucapkan apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan warganegara," ujar Marwan dalam video tersebut seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).


Setelah pembukaan itu, Marwan kemudian menyampaikan empat pernyataan suara kader Partai Demokrat menanggapi pidato Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Pertama, Marwan meminta agar Presiden Jokowi untuk merombak kebijakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan serta membantu rakyat.

Menurut Marwan, dalam pidato, Presiden mengucapkan sikap yang sesat. Yaitu, akan mengalihkan porsi anggaran konsumsi masyarakat dan perlindungan sosial kepada sektor strategis dan investasi.

"Padahal selama ini, dari 55 persen anggaran untuk masyarakat tidak sepenuhnya terdistribusi ke bawah. Banyak penyertaan modal negara di perbankan yang terkonsentrasi untuk membiayai investasi, bukan untuk kredit ke usaha masyarakat," jelas Marwan.

Hal tersebut pun dianggap berbahaya karena tidak belajar dari malapetaka kegagalan masa pandemi Covid-19.

"Lantas dari mana kita bisa percaya target pertumbuhan 5,0 hingga 5,5 persen tahun depan?" heran Marwan.

Kedua, sambung Marwan, adalah Presiden harus mengendalikan investasi ekstraktif dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena, hingga saat ini pemerintah masih terus mengobral investasi industri dan konsesi pertambangan dan perkebunan.

"Yang kita tau, sangat dekat dengan kepentingan oligarki. Padahal sektor itu yang punya daya rusak tinggi terhadap lingkungan dan masa depan. Lantas bagaimana kita bisa percaya kepada Presiden yang menyebut ini green economy?" kata Marwan.

Kemudian yang ketiga, Presiden harus menyehatkan persaingan dan menumbuhkan swasta.

"Bagaimana kita bicara pertumbuhan pengusaha swasta, sementara tiap hari kita melihat kematian mereka dengan dominasi BUMN. Sementara kita tahu, BUMN kita begitu boros dan tidak efektif. Dan tentu saja, menjadi tempat manis untuk Bancakan," terang Marwan.

Terakhir adalah Presiden harus segera mengakhiri defisit APBN lebih dari tiga persen. Cara Pemerintah yang ugal-ugalan menetapkan defisit anggaran dan membuat utang untuk menutupinya harus segera di akhiri.

Jika pemerintah serius menegakkan efisiensi dan menutup kebocoran, APBN seharusnya masih bisa dikendalikan.

"Tahun 2022 adalah tahun perbatasan. Pemerintah harus berubah, atau akan digilas gelombang perubahan. Salam dari kami, kader Partai Demokrat," sambungnya menutup.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya