Berita

Pertemuan mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour/Net

Dunia

Segera Diumumkan, Pemerintahan Baru Taliban Perlu Libatkan Semua Etnis dan Perempuan

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban diperkirakan akan segera mengumumkan kerangka kerja untuk pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan dalam beberapa hari ke depan.

Seorang pejabat senior Taliban mengungkap, para petinggi kelompok itu bersama dengan para pemimpin politik di Afghanistan masih melakukan diskusi mengenai pemerintahan baru.

"Ahli hukum, agama, dan kebijakan luar negeri Taliban sedang bekerja untuk mempersiapkan kerangka kerja tersebut," ujar pejabat senior itu, seperti dikutip Tolo News, Minggu (22/8).


Kabar mengenai pengumuman pemerintahan baru Afghanistan muncul setelah salah seorang pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dilaporkan telah tiba di Kabul pada Sabtu (21/8).

Selain itu, mantan Presiden Hamid Karzai dan Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah juga melakukan pertemuan dengan penjabat gubernur Kabul yang dipilih Taliban, Abdul Rahman Mansour, untuk membahas keamanan kota dan perlindungan warga Kabul.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga diperkirakan akan segera mengunjungi Kabul.

Menurut pengamat politik Tariq Farhadi, proses pembicaraan mengenai pemerintahan baru di Afghanistan oleh Taliban memerlukan waktu. Namun sangat penting bagi Taliban untuk melibatkan berbagai pihak, khususnya etnis dan perempuan dalam pemerintahan.

“Kita harus bersabar dalam pembicaraan dengan Taliban, beri mereka setidaknya sepuluh hari, ini adalah kabar baik bahwa perang tidak terjadi di Kabul, saya pikir sisa masalah akan bergerak maju dengan cara yang baik jika semua etnis dan perempuan melihat diri mereka di pemerintahan,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh aktivis politik Farhad Akbari. Ia mengatakan, Taliban tidak boleh melanjutkan monopoli kekuasaan seperti pemerintahan Ashraf Ghani.

"(Dengan) tidak menghormati provinsi lain dan rakyat, ada kemungkinan perang saudara,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya