Berita

Pasukan Amerika Serikat/Net

Dunia

Pengamat: AS Tak Akan Pernah Kembali ke Afghanistan, Kecuali...

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mengangkat kaki dari Afghanistan merupakan salah satu pekerjaan besar pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sehingga, sangat kecil kemungkinan Washington DC kembali menempatkan pasukan di Afghanistan yang secara de facto telah dikuasai Taliban.

Pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, memperkirakan, Afghanistan dan kawasan akan berada pada fase negative peace atau kondisi di mana tidak terjadi kekerasan.

“Rasanya AS tidak mungkin kembali ke Afghanistan di era Joe Biden. Kecuali tiba-tiba misalnya Taliban melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kemanusiaan," ujar wartawan senior ini dalam diskusi bertajuk "Konstelasi Global Pasca Kemenangan Taliban di Afghanistan" yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh pada Jumat (20/8).


Meski begitu, Teguh meyakini tindakan kekerasan melewati batas kemanusiaan itu kecil kemungkinan dilakukan Taliban pada masa transisi ini. Terlebih saat ini Taliban tengah melakukan perundingan dengan kelompok politik lain di Afghanistan yang antara lain diwakili mantan Presiden Hamid Karzai dan Ketua Dewan Rekonsiliasi Abdullah Abdullah.

Penulis buku "Di Tepi Amu Darya" ini menjelaskan, keputusan Biden untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan tidak terjadi secara tiba-tiba.

Pertimbangan untuk menghentikan misi militer di Afghanistan itu pada dasarnya sudah muncul sejak pemerintahan Barack Obama, ketika Biden menjadi wakilnya.

Kemudian sejak 2018, Taliban dan AS di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump sudah melakukan pembicaraan damai. Hingga pada Februari 2020 ditandatangani kesepakatan damai kedua belah pihak.

Itu juga menjelaskan mengapa AS tidak mengambil tindakan untuk mencegah Taliban yang merengsek memasuki Kabul pada Minggu (15/8).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya