Berita

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro

Politik

Soal Catatan The Economist, Demokrat: Demokrasi Era Jokowi Ada Begal Partai, Jauh di Bawah Era SBY

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist mencatat, demokrasi era Presiden Joko Widodo Jokowi dilemahkan, seperti menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kekinian semakin menurun.

Wacana tersebut ditanggapi Partai Demokrat melalui Jurubicaranya, Herzaky Mahendra Putra, yang mengungkapkan demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Namun, Partai Demokrat menemukan catatan demokrasi di era Jokowi semakin menurun. Di mana, Herzaky menyebutkan catatan tersebut merupakan hasil kajian The Intelligence Economist Unit.


Bahkan, kata dia, Freedom House selaku lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).

Apalagi, sambungnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Kata Herzaky, pendapat tersebut merupakan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet. Sehingga, warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei.

"Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," katanya.

Tak hanya itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini, adanya upaya dari petinggi negara yang mencoba melakukan pembegalan partai politik, secara langsung telah mempertontonkan kualitas demokrasi yang melemah.

"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya," sesalnya.

Sialnya, masih kata Herzaky, sampai dengan saat ini, sosok "begal partai" itu masih bisa dengan tenang duduk santai di atas jabatan yang diembannya meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," pungkasnya.

Pada Jumat (21/8), Majalah The Economist menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya