Berita

Ketua DPR RI , Puan Maharani/Net

Politik

Puan: Tindak Tegas Faskes yang "Mengakali" Harga Tes PCR untuk Rakyat

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 20:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) masih menetapkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium bahkan dilaporkan "mengakali" harga tes PCR dengan berbagai cara.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti hal tersebut, dan meminta kepada seluruh rumah sakit untuk mengikuti aturan yang telah diterbitkan pemerintah, mengingat keputusan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19.

"Seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut," ungkap Puan di Jakarta, Jumat (20/8).

Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/1/2845/2021 dan mulai berlaku sejak Selasa (17/8) lalu. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali berkisar Rp 495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Hanya saja sejumlah faskes di Jakarta dilaporkan melanggar ketentuan itu dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium, hingga layanan hasil instan.

Atas temuan tersebut, Puan berharap pemerintah dalam memberikan teguran atau sanksi kepada faskes-faskes tersebut harus dilakukan dengan tegas.

"Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas," tegas Puan.

Lebih jauh Puan menjelaskan, persoalan kesehatan, apalagi yang masuk dalam kategori bencana nasional seperti Covid-19, seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

"Kemenkes harus tindak tegas faskes yang melakukan pelanggaran, tidak bisa hanya dengan sekadar melakukan teguran," tegasnya.

Dia juga meminta Kemenkes melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah melakukan pengawasan yang ketat dengan menggandeng Polri dalam melakukan pemantauan.

Pasalnya, Puan juga sudah melihat ketegasan dari Kemenkes yang menyatakan metode penambahan komponen hingga layanan premium dan instan untuk menambah harga tes PCR telah melanggar aturan. Karena, batas tarif atas itu berdasarkan ketentuan sudah termasuk biaya administrasi dan jasa dokter.

"Jadi tidak ada alasan lagi faskes menetapkan tarif tes PCR di atas batas tarif tertinggi. Dinkes bisa bekerja sama dengan kepolisian daerah untuk melakukan pengawasan sehingga ada aturan lebih rigid jika ada pelanggaran," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan menegaskan, faskes juga tidak boleh menetapkan tes PCR lebih mahal dengan alasan hasil keluar lebih cepat. Sebab sudah ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan hasil tes keluar dalam 1x24 jam.

"Justru semakin cepat semakin bagus. Harus diingat faskes memiliki tugas kemanusiaan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Jangan kemudian masalah waktu hasil lebih cepat dijadikan alasan menaikkan harga tes PCR, apalagi secara perhitungan faskes tidak rugi dengan batas tarif harga tertinggi itu," tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, penurunan harga tes PCR diharapkan bisa meningkatkan orang yang dites sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih baik. Meski begitu, Puan mengingatkan seluruh faskes untuk tidak menurunkan kualitas pemeriksaan tes PCR.

"Harga tes menjadi lebih murah dari sebelumnya tidak boleh kemudian mempengaruhi kualitas. Meskipun tarif batas atas diturunkan, kualitas pemeriksaan PCR tidak boleh turun," pugkasnya.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:18

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Misbakhun: Dua Tahun Jokowi-Maruf Berhasil Seimbangkan Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:24

Permudah Pembelian Uang Kripto, Walmart Luncurkan ATM Bitcoin

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:21

Tutup Safari Ziarah Walisongo, Bamusi PDIP Panjatkan Doa di Pusara Bung Karno

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:15

Siap Buka Awal November, Thailand Cabut Aturan Jam Malam di 17 Provinsi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:06

Dukung Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen di Tahun 2030, Kadin Luncurkan Net Zero Hub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:02

Tak Kunjung Dapat Kursi Menteri, Mujahid 212 Sarankan PAN Kembali ke Jalan yang Benar dan Rangkul Kembali Amien Rais

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:57

Program Vaksinasi di Inggris Lebih Terserap oleh Orang Usia Lanjut

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:47

HUT ke-22, KKP Tebar 100 Ribu Benih Ikan di Desa Wisata Parung

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:44

Sejumlah Bangunan Publik di Blitar Rusak Akibat Gempa Magnitudo 5,3 di Kabupaten Malang

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:38

Di Hadapan Jokowi, Erick Thohir Uraikan Kontribusi MES untuk Santri dan Ekonomi Indonesia

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:27

Selengkapnya