Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia: Demokrasi Era Jokowi Dilemahkan Benar, Kritik hingga Demonstrasi Dihadapi dengan Represif

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 16:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist Jumat (20/8) yang menyebutkan bahwa di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) demokrasi dilemahkan, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai laporan menyengat dari The Economist itu benar adanya.

Dedi melihat dari sikap pemerintah terhadap sejumlah kritik elemen masyarakat ditanggapi secara represif.


"Polemik yang selama ini mengemuka memang mengarah pada simpulan demokrasi dilemahkan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (20/8).

"Kita bisa lihat bagaimana Presiden merespons kritik baik yang disampaikan individu maupun demonstrasi berkelompok, semua dihadapi dengan represif melalui alat kekuasaan negara, yakni polisi," imbuhnya menegaskan.

Bahkan, menurut Dedi Kurnia, tidak sedikit tokoh kontra pemerintah yang dipenjara hanya karena melontarkan kritik.

"Itu juga penanda kuat Presiden lakukan pembiaran, seolah menikmati pengekangan kritik yang selama ini mengemuka," pungkasnya.

Majalah ekonomi ternama kelas dunia, The Economist, hari ini (Jumat, 21/8) menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diindonesiakan menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya