Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia: Demokrasi Era Jokowi Dilemahkan Benar, Kritik hingga Demonstrasi Dihadapi dengan Represif

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 16:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist Jumat (20/8) yang menyebutkan bahwa di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) demokrasi dilemahkan, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai laporan menyengat dari The Economist itu benar adanya.

Dedi melihat dari sikap pemerintah terhadap sejumlah kritik elemen masyarakat ditanggapi secara represif.


"Polemik yang selama ini mengemuka memang mengarah pada simpulan demokrasi dilemahkan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (20/8).

"Kita bisa lihat bagaimana Presiden merespons kritik baik yang disampaikan individu maupun demonstrasi berkelompok, semua dihadapi dengan represif melalui alat kekuasaan negara, yakni polisi," imbuhnya menegaskan.

Bahkan, menurut Dedi Kurnia, tidak sedikit tokoh kontra pemerintah yang dipenjara hanya karena melontarkan kritik.

"Itu juga penanda kuat Presiden lakukan pembiaran, seolah menikmati pengekangan kritik yang selama ini mengemuka," pungkasnya.

Majalah ekonomi ternama kelas dunia, The Economist, hari ini (Jumat, 21/8) menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diindonesiakan menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya