Berita

Mural "Jokowi: 404 Not Found/Net

Politik

Pakar Unair: Sama Halnya dengan Baliho Politisi, Mural Media Kritik tapi Bagi Mereka yang Pendapatnya Tersumbat

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo melalui mural "Jokowi: 404 Not Found" menuai polemik, lantaran ditanggapi secara serius oleh pemerintah dengan meminta aparat keamanan memburu pembuatnya.

Hal ini menggelitik Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair), Igak Satrya Wibawa, untuk ikut angkat bicara. Namun, ia fokus membahas mengenai makna mural dalam studi ilmu komunikasi.

Ia menjelaskan, secara harfiah mural merupakan salah satu bentuk streetart yang menjadi media komunikasi masyarakat dalam menyampaikan pesan, harapan dan kritik kepada pihak-pihak dengan privilege atau kekuasaan tertentu.


Secara makna, Igak mengatakan, mural memiliki kesamaan dengan baliho-baliho politisi yang terpampang di pinggiran jalan, karena isinya juga memiliki pesan sosial bagi yang melihatnya.

"Mural berisi kritik sosial sama halnya dengan baliho yang berisi pesan-pesan politis, yakni sama-sama memanfaatkan ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan," ujar Igak yang dikutip laman Unair News pada Jumat (20/8).

Jika dikaitkan dengan hal etika, Igak memandang mural sebagai media yang sepatutnya tidak digunakan masyarakat. Karena public property idealnya tidak dapat dipakai  tanpa adanya izin. Namun menurutnya, keterkaitan etika tersebut menjadi paradoks jika dilihat dari dimensi perlawanan.

"Untuk itu agak susah bila kita menghadapkan seni dan aturan, karena dalam seni kadang harus membenturkan keduanya," imbuhnya.

Dari situ, Igak juga menegaskan bahwa mural bisa dikatakan sebagai salah satu media paling efektif bagi masyarakat saat ini, yang semakin sulit mendapatkan ruang dalam mengkritik. Bahkan berbeda dengan baliho para politisi yang sudah barang tentu sebagai satu keistimewaan yang dimiliki segelintir orang.

"Mereka yang official punya kuasa, wewenang dan memiliki privilege tertentu menggunakan baliho. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki privilege dan melihat ruang-ruang penyampaian pendapat banyak tersumbat di sana-sini, akhirnya memilih mural sebagai media yang frontal dan efektif dalam menyampaikan pesan," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya