Berita

Mural "Jokowi: 404 Not Found/Net

Politik

Pakar Unair: Sama Halnya dengan Baliho Politisi, Mural Media Kritik tapi Bagi Mereka yang Pendapatnya Tersumbat

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo melalui mural "Jokowi: 404 Not Found" menuai polemik, lantaran ditanggapi secara serius oleh pemerintah dengan meminta aparat keamanan memburu pembuatnya.

Hal ini menggelitik Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair), Igak Satrya Wibawa, untuk ikut angkat bicara. Namun, ia fokus membahas mengenai makna mural dalam studi ilmu komunikasi.

Ia menjelaskan, secara harfiah mural merupakan salah satu bentuk streetart yang menjadi media komunikasi masyarakat dalam menyampaikan pesan, harapan dan kritik kepada pihak-pihak dengan privilege atau kekuasaan tertentu.


Secara makna, Igak mengatakan, mural memiliki kesamaan dengan baliho-baliho politisi yang terpampang di pinggiran jalan, karena isinya juga memiliki pesan sosial bagi yang melihatnya.

"Mural berisi kritik sosial sama halnya dengan baliho yang berisi pesan-pesan politis, yakni sama-sama memanfaatkan ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan," ujar Igak yang dikutip laman Unair News pada Jumat (20/8).

Jika dikaitkan dengan hal etika, Igak memandang mural sebagai media yang sepatutnya tidak digunakan masyarakat. Karena public property idealnya tidak dapat dipakai  tanpa adanya izin. Namun menurutnya, keterkaitan etika tersebut menjadi paradoks jika dilihat dari dimensi perlawanan.

"Untuk itu agak susah bila kita menghadapkan seni dan aturan, karena dalam seni kadang harus membenturkan keduanya," imbuhnya.

Dari situ, Igak juga menegaskan bahwa mural bisa dikatakan sebagai salah satu media paling efektif bagi masyarakat saat ini, yang semakin sulit mendapatkan ruang dalam mengkritik. Bahkan berbeda dengan baliho para politisi yang sudah barang tentu sebagai satu keistimewaan yang dimiliki segelintir orang.

"Mereka yang official punya kuasa, wewenang dan memiliki privilege tertentu menggunakan baliho. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki privilege dan melihat ruang-ruang penyampaian pendapat banyak tersumbat di sana-sini, akhirnya memilih mural sebagai media yang frontal dan efektif dalam menyampaikan pesan," tandasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya