Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Jokowi Perlu Kata Kunci

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KATA kunci bagi Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi adalah transparansi. Itu akan membuat pemerintah meraih banyak uang, dapat menggunakan angaran secara efektif dan tepat sasaran dan tentu saja sejalan dengan seluruh maunya globalisasi yang NOW, yakni mengehetikan peredaran uang kotor, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang dihasilkan di era pandemi Covid-19.

Uang kotor adalah sampah dalam ekonomi. Uang kotor ibarat asap kebakaran hutan akan menggangu jarak pandang ke depan. Jika uang kotor masih banyak, maka manusia tidak bisa memandang ke depan dengan baik.

Uang kotor ibarat virus Covid, dia merusak sendi-sendi dasar kemanusiaan, yakni hubungan manusia antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Uang kotor itu sumber chaos.


Khusus dalam era ekonomi Covid (ekocov), sekarang ini komitmen pemerintah Jokowi terhadap transparansi akan ditunjukkan oleh seberapa giat dalam mentransparankan anggaran APBN dalam menangani Covid, mulai dari ketersediaan anggaran, penggunaan anggaran, sasaran dan fokus anggaran, hingga pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Semua harus dijalankan secara super inclusive, sesuai dengan tema zaman, yakni keterbukaan. Mengapa? Karena keterbukaan akan memandu masa depan. Keterbuaan merupakan peta jalan dalam membangun tatanan dunia yang baru. To build a world a new.

Transparansi akan menghasilkan banyak uang bagi Pemerintahan Jokowi. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Mulyani dalam artikelnya Dirty Monet and Development, bahwa ada banyak sekali uang kotor beredar di dunia yang diperlukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Uang kotor ini disimpan di rekening-rekening rahasia. Tentu saja uang ini menjadi beban bagi dunia dalam mencapai keseimbangan baru global balances.

Menurut Sri Mulyani, uang itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara-negara miskin dan berkembang yang diambil secara tidak legal menurut aturan global.

Jika bicara kekayaan alam yang diambil secara tidak sah, maka dunia akan mengarahkan pandanganya kepada kasus Indonesia.

Mengapa? Inilah negara dengan kekayaan alam paling lengkap di dunia, tempat orang mencari harta, namun caranya yang dilalukan selama ini adalah dengan ilegal, ekspor ilegal, manupulasi perhitungan data pajak, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

Lalu uangnya disimpan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama puluhan tahun dana-dana ini menumpuk dan sekarang menjadi beban ekonomi dunia, beban bagi usaha penataan sistem keuangan, beban bagi membentuk keseimbangan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya