Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Jokowi Perlu Kata Kunci

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KATA kunci bagi Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi adalah transparansi. Itu akan membuat pemerintah meraih banyak uang, dapat menggunakan angaran secara efektif dan tepat sasaran dan tentu saja sejalan dengan seluruh maunya globalisasi yang NOW, yakni mengehetikan peredaran uang kotor, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang dihasilkan di era pandemi Covid-19.

Uang kotor adalah sampah dalam ekonomi. Uang kotor ibarat asap kebakaran hutan akan menggangu jarak pandang ke depan. Jika uang kotor masih banyak, maka manusia tidak bisa memandang ke depan dengan baik.

Uang kotor ibarat virus Covid, dia merusak sendi-sendi dasar kemanusiaan, yakni hubungan manusia antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Uang kotor itu sumber chaos.


Khusus dalam era ekonomi Covid (ekocov), sekarang ini komitmen pemerintah Jokowi terhadap transparansi akan ditunjukkan oleh seberapa giat dalam mentransparankan anggaran APBN dalam menangani Covid, mulai dari ketersediaan anggaran, penggunaan anggaran, sasaran dan fokus anggaran, hingga pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Semua harus dijalankan secara super inclusive, sesuai dengan tema zaman, yakni keterbukaan. Mengapa? Karena keterbukaan akan memandu masa depan. Keterbuaan merupakan peta jalan dalam membangun tatanan dunia yang baru. To build a world a new.

Transparansi akan menghasilkan banyak uang bagi Pemerintahan Jokowi. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Mulyani dalam artikelnya Dirty Monet and Development, bahwa ada banyak sekali uang kotor beredar di dunia yang diperlukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Uang kotor ini disimpan di rekening-rekening rahasia. Tentu saja uang ini menjadi beban bagi dunia dalam mencapai keseimbangan baru global balances.

Menurut Sri Mulyani, uang itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara-negara miskin dan berkembang yang diambil secara tidak legal menurut aturan global.

Jika bicara kekayaan alam yang diambil secara tidak sah, maka dunia akan mengarahkan pandanganya kepada kasus Indonesia.

Mengapa? Inilah negara dengan kekayaan alam paling lengkap di dunia, tempat orang mencari harta, namun caranya yang dilalukan selama ini adalah dengan ilegal, ekspor ilegal, manupulasi perhitungan data pajak, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

Lalu uangnya disimpan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama puluhan tahun dana-dana ini menumpuk dan sekarang menjadi beban ekonomi dunia, beban bagi usaha penataan sistem keuangan, beban bagi membentuk keseimbangan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya