Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Jokowi Perlu Kata Kunci

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KATA kunci bagi Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi adalah transparansi. Itu akan membuat pemerintah meraih banyak uang, dapat menggunakan angaran secara efektif dan tepat sasaran dan tentu saja sejalan dengan seluruh maunya globalisasi yang NOW, yakni mengehetikan peredaran uang kotor, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang dihasilkan di era pandemi Covid-19.

Uang kotor adalah sampah dalam ekonomi. Uang kotor ibarat asap kebakaran hutan akan menggangu jarak pandang ke depan. Jika uang kotor masih banyak, maka manusia tidak bisa memandang ke depan dengan baik.

Uang kotor ibarat virus Covid, dia merusak sendi-sendi dasar kemanusiaan, yakni hubungan manusia antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Uang kotor itu sumber chaos.


Khusus dalam era ekonomi Covid (ekocov), sekarang ini komitmen pemerintah Jokowi terhadap transparansi akan ditunjukkan oleh seberapa giat dalam mentransparankan anggaran APBN dalam menangani Covid, mulai dari ketersediaan anggaran, penggunaan anggaran, sasaran dan fokus anggaran, hingga pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Semua harus dijalankan secara super inclusive, sesuai dengan tema zaman, yakni keterbukaan. Mengapa? Karena keterbukaan akan memandu masa depan. Keterbuaan merupakan peta jalan dalam membangun tatanan dunia yang baru. To build a world a new.

Transparansi akan menghasilkan banyak uang bagi Pemerintahan Jokowi. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Mulyani dalam artikelnya Dirty Monet and Development, bahwa ada banyak sekali uang kotor beredar di dunia yang diperlukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Uang kotor ini disimpan di rekening-rekening rahasia. Tentu saja uang ini menjadi beban bagi dunia dalam mencapai keseimbangan baru global balances.

Menurut Sri Mulyani, uang itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara-negara miskin dan berkembang yang diambil secara tidak legal menurut aturan global.

Jika bicara kekayaan alam yang diambil secara tidak sah, maka dunia akan mengarahkan pandanganya kepada kasus Indonesia.

Mengapa? Inilah negara dengan kekayaan alam paling lengkap di dunia, tempat orang mencari harta, namun caranya yang dilalukan selama ini adalah dengan ilegal, ekspor ilegal, manupulasi perhitungan data pajak, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

Lalu uangnya disimpan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama puluhan tahun dana-dana ini menumpuk dan sekarang menjadi beban ekonomi dunia, beban bagi usaha penataan sistem keuangan, beban bagi membentuk keseimbangan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

ANTAM Pertahankan Posisi di Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:22

Dari Korupsi BGN ke RUU HAM: Meninjau Korban yang Terlupakan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:02

KSAU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim, Perkuat Dukungan Penerbangan Kenegaraan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:01

Pimpinan DPR Siap Temui Mahasiswa yang Demo di Parlemen Hari Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:57

PGN Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026 demi Manjakan Pelanggan

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:45

KPK Dalami Peran Mertua Menpora Dito Ariotedjo dalam Skema Kuota Haji 50:50

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:42

BPJPH dan ESQ Siapkan SDM Tangguh Hadapi Wajib Halal 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:37

Sugiono Sampaikan Salam Prabowo untuk Putin, Minta Maaf Absen di KTT ASEAN-Rusia

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:35

Harga Minyak Dunia Stabil saat Selat Hormuz Kembali Dibuka

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:27

93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Rampung, Mensos Imbau Pemda Perkuat Kolaborasi

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:09

Selengkapnya