Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Jokowi Perlu Kata Kunci

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KATA kunci bagi Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi adalah transparansi. Itu akan membuat pemerintah meraih banyak uang, dapat menggunakan angaran secara efektif dan tepat sasaran dan tentu saja sejalan dengan seluruh maunya globalisasi yang NOW, yakni mengehetikan peredaran uang kotor, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang dihasilkan di era pandemi Covid-19.

Uang kotor adalah sampah dalam ekonomi. Uang kotor ibarat asap kebakaran hutan akan menggangu jarak pandang ke depan. Jika uang kotor masih banyak, maka manusia tidak bisa memandang ke depan dengan baik.

Uang kotor ibarat virus Covid, dia merusak sendi-sendi dasar kemanusiaan, yakni hubungan manusia antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Uang kotor itu sumber chaos.


Khusus dalam era ekonomi Covid (ekocov), sekarang ini komitmen pemerintah Jokowi terhadap transparansi akan ditunjukkan oleh seberapa giat dalam mentransparankan anggaran APBN dalam menangani Covid, mulai dari ketersediaan anggaran, penggunaan anggaran, sasaran dan fokus anggaran, hingga pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Semua harus dijalankan secara super inclusive, sesuai dengan tema zaman, yakni keterbukaan. Mengapa? Karena keterbukaan akan memandu masa depan. Keterbuaan merupakan peta jalan dalam membangun tatanan dunia yang baru. To build a world a new.

Transparansi akan menghasilkan banyak uang bagi Pemerintahan Jokowi. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Mulyani dalam artikelnya Dirty Monet and Development, bahwa ada banyak sekali uang kotor beredar di dunia yang diperlukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Uang kotor ini disimpan di rekening-rekening rahasia. Tentu saja uang ini menjadi beban bagi dunia dalam mencapai keseimbangan baru global balances.

Menurut Sri Mulyani, uang itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara-negara miskin dan berkembang yang diambil secara tidak legal menurut aturan global.

Jika bicara kekayaan alam yang diambil secara tidak sah, maka dunia akan mengarahkan pandanganya kepada kasus Indonesia.

Mengapa? Inilah negara dengan kekayaan alam paling lengkap di dunia, tempat orang mencari harta, namun caranya yang dilalukan selama ini adalah dengan ilegal, ekspor ilegal, manupulasi perhitungan data pajak, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

Lalu uangnya disimpan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama puluhan tahun dana-dana ini menumpuk dan sekarang menjadi beban ekonomi dunia, beban bagi usaha penataan sistem keuangan, beban bagi membentuk keseimbangan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya