Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Jokowi Perlu Kata Kunci

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KATA kunci bagi Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi adalah transparansi. Itu akan membuat pemerintah meraih banyak uang, dapat menggunakan angaran secara efektif dan tepat sasaran dan tentu saja sejalan dengan seluruh maunya globalisasi yang NOW, yakni mengehetikan peredaran uang kotor, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang dihasilkan di era pandemi Covid-19.

Uang kotor adalah sampah dalam ekonomi. Uang kotor ibarat asap kebakaran hutan akan menggangu jarak pandang ke depan. Jika uang kotor masih banyak, maka manusia tidak bisa memandang ke depan dengan baik.

Uang kotor ibarat virus Covid, dia merusak sendi-sendi dasar kemanusiaan, yakni hubungan manusia antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Uang kotor itu sumber chaos.


Khusus dalam era ekonomi Covid (ekocov), sekarang ini komitmen pemerintah Jokowi terhadap transparansi akan ditunjukkan oleh seberapa giat dalam mentransparankan anggaran APBN dalam menangani Covid, mulai dari ketersediaan anggaran, penggunaan anggaran, sasaran dan fokus anggaran, hingga pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Semua harus dijalankan secara super inclusive, sesuai dengan tema zaman, yakni keterbukaan. Mengapa? Karena keterbukaan akan memandu masa depan. Keterbuaan merupakan peta jalan dalam membangun tatanan dunia yang baru. To build a world a new.

Transparansi akan menghasilkan banyak uang bagi Pemerintahan Jokowi. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Mulyani dalam artikelnya Dirty Monet and Development, bahwa ada banyak sekali uang kotor beredar di dunia yang diperlukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Uang kotor ini disimpan di rekening-rekening rahasia. Tentu saja uang ini menjadi beban bagi dunia dalam mencapai keseimbangan baru global balances.

Menurut Sri Mulyani, uang itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara-negara miskin dan berkembang yang diambil secara tidak legal menurut aturan global.

Jika bicara kekayaan alam yang diambil secara tidak sah, maka dunia akan mengarahkan pandanganya kepada kasus Indonesia.

Mengapa? Inilah negara dengan kekayaan alam paling lengkap di dunia, tempat orang mencari harta, namun caranya yang dilalukan selama ini adalah dengan ilegal, ekspor ilegal, manupulasi perhitungan data pajak, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

Lalu uangnya disimpan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Selama puluhan tahun dana-dana ini menumpuk dan sekarang menjadi beban ekonomi dunia, beban bagi usaha penataan sistem keuangan, beban bagi membentuk keseimbangan.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya