Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net
Partai Demokrat enggan menanggapi terlalu jauh spekulasi mengenai isu pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Sebab, hak konstitusi rakyat dalam hal memilih pemimpinnya di 2024 kelak tidak boleh dicabut oleh aturan menyesatkan.
Begitu disampaikan Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, di Jakarta, pada Jumat (20/8).
"Bagi Demokrat, masih terlalu dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilu 2024. Apalagi kalau ada politisi atau kelompok politisi yang berupaya mencabut hak konstitusional rakyat di 2024 untuk memilih dan dipilih, dengan memundurkan pemilu 2024," kata Herzaky.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini menyarankan agar para politikus Senayan fokus membantu pemerintah dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di situasi sepeda sekarang ini.
“Sebab, masih banyak yang perlu dilakukan," tegasnya.
Saat ini, sambungnya, beberapa indikator Covid-19 cenderung mengalami penurunan dibandingkan beberapa minggu terakhir. Tetapi, itu masih belum rendah seperti sebelum PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 diberlakukan.
Semakin miris lantaran target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan.
Isu perubahan skema pemilu DPR, DPD dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027 beredar di media sosial. Meskipun, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa segera membantah kabar itu.
“Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024,†katanya, Sabtu (14/8).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana Pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini, kata dia, yang diundur adalah gelaran Pilkada Serentak. Adapun Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.
"Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada," kata Ilham.
