Mantan sekretaris Kementrian BUMN Said Didu/Net
Hutang pemerintahan Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatannya yakni tahun 2014 sudah berada dikisaran Rp 2.600 triliun.
Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu menyampaikan, di tahun 2021 atau pada periode kedua Presiden Jokowi menjabat diperkirakan hutang negara pada posisi Rp7.200 triliun.
"(tahun) 2022 diperkirakan menjadi sekitar Rp 8.100 trilyun--dan terus bertambah. Apakah masih ada harapan terlepas dari jeratan utang?" tanya Said Didu melalui pernyataan terbukanya di Twitter, Kamis (19/8).
Dikutip dari APBN KiTa yang secara rutin dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 adalah tercatat sebesar Rp6.527,29 triliun.
Dari total utang pemerintah Indonesia sebesar Rp6.527,29 triliun itu, paling besar dikontribusi dari utang yang diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.661,54 triliun atau sebesar 86,74 persen dari total utang pemerintah.
Sementara, utang pemerintah dari pinjaman yang meliputi pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, commercial banks, dan suppliers. Total pinjaman pemerintah Indonesia non-SBN itu per akhir April 2021 yakni sebesar Rp865,74 triliun atau sebesar 13,26 persen dari total utang pemerintah saat ini.
Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,32 triliun, dan kedua yakni pinjaman luar negeri sebesar Rp853,42 triliun.
Belum lagi, Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman baru sebesar 500 juta dollar AS yang diajukan pemerintah Indonesia. Utang baru itu dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
Pada 10 Juli 2021 lalu, Bank Dunia hanya menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar 400 juta dollar AS. Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021 yakni sudah mencapai sebesar 900 juta dollar AS atau setara dengan Rp13,04 triliun jika kurs Rp14.480.
