Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Parpol Senang Presidential Threshold karena Dapat Upeti dari Calon Pemimpin

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ambang batas pencalonan atau presidential threshold adalah sistem yang salah namun disenangi partai politik. Kesenangan itu, karena adanya upeti atau mahar politik yang diterima dari calon pemimpin.

Begitu dikatakan begawan ekonomi Rizal Ramli dalam peluncuran buku karya pemerhati politik M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka", Kamis (19/8).

Dikatakan Rizal, ambang batas yang dipatok 20 persen, membuat calon pemimpin mencari dukungan politik yang juga sulit didapatkan hanya dari satu partai politik.

"Kalau mau jadi bupati, gubernur, presiden harus bisa dapat dukungan 20 persen suara, biasanya perlu sekitar tiga partai," kata Rizal.

Lanjutnya, pada setiap tingkatan memiliki ongkos politik yang berbeda-beda. Termurah, di tingkat bupati dengan biaya minimal Rp 10 miliar per partai politik.

"Dalam praktiknya, partai-partai ini kan tinggal sewa aja, misalnya untuk jadi walikota 20 persen (butuh) tiga partai masing-masing Rp 10-20 miliar, biaya partainya itu 60 miliar, jadi gubernur Rp 100-300 miliar, jadi presiden di atas Rp 1 triliun," jelasnya.

Bagi Rizal, nominal rupiah yang tidak sedikit itu menjadi sumber kebahagiaan partai politik dan atas itu juga mengapa ambang batas pencalonan tetap dipertahankan sekalipun bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

"Partai-partai sangat senang dengan sistem threshold ini, karena mereka bisa terima upeti, terima setoran tanpa melakukan apa-apa," katanya.

Hadir pembicara lainnya ekonom Anthony Budiawan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, akademisi Ubedilah Badrun.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Bukan Amien Rais, Adhie Massardi Beberkan Bukti Megawati Aktor Penggulingan Presiden Gus Dur

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:38

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

UPDATE

Perempuan Jenggala Gandeng Kodam Siliwangi Gelar Vakasinasi Di Banjaran Bandung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 00:04

Take Down 1.856 Layanan Pinjol, Menkominfo: Tak Ada Kompromi untuk Mereka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:46

KPK: Dodi Alex Noerdin Dapat Jatah Rp 2,6 Miliar dari dari 4 Proyek Pemkab Muba

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:28

Akibat Korsleting, Kebakaran Gudang Barang di Mangga Dua Berhasil Dipadamkan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:12

Warganet: Yang Milik Rakyat Itu Hanyalah Utang dan Utang!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:44

Susur Tanah Sunda Dilanjut, Kini Menyasar Ponpes hingga Korban Kebakaran

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:18

Tambahan Kematian Sehari 44 Orang, Kasus Aktif se Indonesia Masih 142.933 Pasien

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:06

Oknum Polisi Pembanting Mahasiswa Demonstran di Tangerang Akhirnya Ditahan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:47

Bertandang ke Ternate, Ganjar Pranowo Susuri Jejak Bung Karno di Keraton Ternate

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:32

Munas Alim Ulama PPP, Arwani Thomafi: Kami Akan Bahas Pinjol Hingga RUU Larangan Minol

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:18

Selengkapnya