Berita

Rocky Gerung program Gerakan Nasional Superiman (Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional) yang digagas Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Gerakan Infak untuk Negara Gagasan Lieus Sungkharisma Belum Direspon Wapres, Rocky Gerung Siap Diundang ke Istana

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 17:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gerakan Nasional Superiman (Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional) yang digagas tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma, diajukan kepada Wakil Presiden Maruf Amin, untuk membantu perekonomian Indonesia.

Lieus bertekad melanjutkan program Gerakan Nasional Superiman (Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional) yang digagasnya, meski surat audiensi yang dikirimkannya ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga kini belum mendapat jawaban.

Tekad itu, kata Lieus, semakin berkobar setelah ia bertemu dengan sejumlah orang yang ternyata mendukung gagasannya dalam upaya membantu kesulitan keuangan negara tersebut.


"Saya berharap pemerintah tidak abai dan cepat tanggap dengan aspirasi dan niat baik warga negaranya ini,” kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (19/8).

Salah seorang tokoh nasional yang mendukung gagasan positif ini adalah Rocky Gerung.

Menurut Rocky, ide Lieus mencetuskan Superiman adalah ide yang bersih, karena datang dari pikiran untuk membantu bangsa. Ide inilah yang dia sebut sebagai social justice yang lahir dari solidaritas anak bangsa.

"Ini gagasan yang betul-betul sejiwa dengan harkat bangsa ini, yang sedari awal ingin mandiri," kata Rocky.

Rocky menuturkan, ide untuk membuat semacam kotak infak nasional bernama Superiman ini menunjukkan kepedulian masyarakat Indonesia yang memandang masa depan bangsa adalah tanggung jawab bersama.

"Ini ide bagus. Pemerintah dan masyarakat sipil tak usah curiga. Kalau idenya diterima, soal-soal lain seperti perlunya Perpu, itu hanya soal teknis. Sebab ini bukan untuk membantu rezim yang sedang berkuasa, tapi untuk membantu negara," kata Rocky lagi.

Rocky siap menjadi penerang dari ide yang dicetuskan Lieus ini, dan sudah pernah dilaunching pada 19 Agustus 2003 (18 tahun lalu) di Istana Wakil Presiden Hamzah Haz, yang mnerutnya merupakan ide briliant dan harus segera dilaksanakan.

"Saya siap diundang ke Istana untuk membahas masalah ini. Sebab ini bukan soal politik semata. Pak Jokowi harus meninggalkan legacy positif untuk masa depan bangsa ini,” katanya.

Namun demikian, Lieus tidak ingin gagasan baik untuk membantu kesulitan keuangan negara ini justru menjadi bola liar.

"Karena itulah kita perlu Perpu. Kita tidak ingin niat warga masyarakat untuk membantu negara ini akhirnya disalah pahami," katanya lagi.

Lieus sendiri menyebut, keinginannya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bukan untuk mempertanyakan dana yang sempat disetorkan ke Rekening Superiman Nomor 17081945.

"Tapi untuk meminta kejelasan tentang kelanjutan gerakan nasional tersebut," imbuhnya.

Dijelaskan Lieus, dia dan sejumlah pihak bertekad mendorong pemerintah untuk lebih tanggap dan peduli dengan aspirasi dan ide-ide dari masyarakat yang ingin membantu kesulitan negara.

"Kami ingin mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum bagi warga negara yang ingin memberi sumbangannya pada negaranya," tutup Lieus.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya