Berita

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko saat didaulat menjadi ketua umum dalam kongres luar biasa yang mengatasnamakan partai demokrat/Net

Politik

Sindir Nasihat Moeldoko, Kader Demokrat: Begal Partai Kok Nyaranin Kritik Pakai Tata Krama

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 08:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kader Partai Demokrat ramai-ramai menyindir nasihat dari Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko yang meminta masyarakat untuk menyampaikan kritik secara beradab.

Pernyataan itu dinilai tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Moeldoko di dunia nyata. Di mana Moeldoko menggelar kongres luar biasa dengan mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.

“Begal partai orang saja nggak ada tata kramanya, kok nyarankan kritik pakai tata krama,” sindir kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (19/8).


Senada itu, kader Demokrat lainnya, Rachland Nashidik juga menggunakan kata begal partai untuk mengomentari nasihat dari Moeldoko.

“Nasihat tata krama dari begal partai,” ujarnya.

Menurutnya, mantan Panglima TNI itu merupakan orang yang tidak malu mengaku sebagai ketua partai, meski gagal bikin kongres abal-abal dan klaimnya ditolak pemerintah.

“Orang yang (juga) mengkhianati seniornya sendiri yang memberinya bintang dan mengangkat karirnya ke puncak,” sambung Rachland.

Sementara itu, Staf Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan turut menyindir nasihat Moeldoko itu dengan satu kalimat yang penuh makna.

“Talk is cheap,” tuturnya.

Moeldoko mengatakan bahwa kritik merupakan hal lumrah dalam suatu pemerintahan. Hanya saja, dia meminta kritik disampaikan dengan cara yang lebih beradab.

"Karena apa pun, Presiden adalah orang tua kita, yang perlu sekali dan sangat perlu untuk kita hormati. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar," kata Moeldoko, Rabu (18/8).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya