Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro (Undip), Budi Setiyono/Net
Konsep negara kesejahteraan atau welfare system yang juga tertuang di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dievaluasi oleh akademisi Universitas Diponegoro (Undip) dengan kaitannya pada Pemilu di Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Budi Setiyono memaparkan hal tersebut dalam acara Sekolah Demokrasi LP3ES yang digelar virtual pada Rabu (18/8).
Menurut Budi Setiyono, demokrasi seharusnya mampu mengawal ketercapaian welfare system. Karena, demokrasi politik tidak akan terwujud tanpa adanya demokrasi ekonomi.
Namun sayangnya, dia melihat dalam praktik pemilu di Indonesia masih ada habitus politik yang membuat demokrasi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat ternodai.
"Perilaku money politic yang terjadi saat pemilu terjadi karena adanya gap yang terlalu besar antara elite dengan grassroot. Hal ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam menciptakan sistem kesejahteraan bagi warga negara," ujar Budi Setiyono dikutip melalui keterangan tertulis.
Fungsi dasar pemerintah dalam pembangunan ekonomi salah satunya melalui
provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy. Yang bermakna, negara harus menjamin standar kesejahteraan rakyat sepanjang rakyat melaksanakan kewajibannya agar mereka yang kurang beruntung dapat
survive dalam tingkat minimal.
Dari situ, Budi Setiyono melihat konsepsi
welfare state pada prinsipnya adalah model pemerintahan yang menjamin rakyat supaya bisa hidup diatas suatu level kualitas hidup tertentu, menggunakan perangkat
social security.
"Atau sering disebut
social safety net, agar rakyat memenuhi paling tidak kebutuhan dasar minimal sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi Setiyono menyebutkan langkah-langkah yang perlu diambil tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh seluruh komponen bangsa di negara demokrasi seperti di Indonesia.
"Kesejahteraan rakyat diperoleh melalui
complementary system dari berbagai pihak yang saling mendukung, yakni pemerintah, keluarga, sektor pasar dan non pasar seperti paguyuban, LSM, ormas, dan organisasi profesi," pungkasnya.
Dalam acara Sekolah Demokrasi LP3ES kali ini mengusung tema "Refleksi Tentang Situasi Demokrasi di Indonesia: Birokrasi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Warga Negara".
Selain Budi Setiyono, hadir pula sebagai pembicara Wakil Dekan I FISIP Undip, Teguh Yuwono dan Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Undip, Rina Martini.
