Berita

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini/Net

Politik

Titi Anggraini: Pemilu 2027 Isu Tidak Berdasar yang Membawa Negara pada Kekacauan

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 13:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu penundaan Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027 dengan memperpanjang masa jabatan presiden tidak memiliki dasar hukum. Sebab konstitusi sudah tegas menyebut bahwa Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Begitu tegas anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ke redaksi, Rabu (18/8).

Menurutnya, Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah eksplisit mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang ingin menunda pilpres dan memperpanjang masa jabatan presiden, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh adalah melalui amendemen konstitusi.

Bagi Titi Anggraini, mengemukakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah isu basi yang tidak berdasar. Isu ini justru hanya akan membawa negara pada kekacauan akibat ekses destruktif yang ditimbulkan.

“Padahal, saat ini yang diperlukan adalah soliditas untuk tertib menjalankan semua agenda ketatanegaraan agar bisa fokus atasi pandemi,” sambungnya.

Dia lantas mengingat kembali gelaran Pilkada 2020, di mana pemerintah bersikeras untuk tetap menyelenggarakan pesta demokrasi itu meski di tengah pandemi. Pemerintah hanya butuh toleransi penundaan selama 3 bulan untuk kemudian tetap menggelar pilkada di tahun tersebut.

Seharusnya hal serupa turut dilakukan untuk Pilpres 2024, yang mana pandemi juga diklaim sudah tertangani baik.

“Apalagi untuk gelaran pilpres, jabatannya (presiden dan wakil presiden) tegas diatur konstitusi. Hanya 5 tahun, tidak lebih dan tidak kurang,” tegasnya.

Titi menekankan, jika pemilu dianggap mahal di tengah situasi sulit yang dihadapi, maka ada solusi taktis yang bisa digagas. Yaitu menyederhanakan tahapan dengan memotong durasi pelaksanaannya.

Termasuk melakukan efisiensi dengan memangkas seremoni elektoral di sana sini dan  membuat surat suara yang lebih simpel.

“Namun, saya setuju apabila yang ditunda itu adalah pilkadanya. Bukan pada 2024 tapi mundur ke 2026. Menyelenggarakan pilkada pada tahun yang sama dengan pileg pilpres (meski beda bulan), sangat lah kompleks dan justru membuat mahal pembiayaan akibat narasi perpanjangan masa tahapan,” demikian Titi Anggraini.

Populer

China Batalkan Ribuan Penerbangan di Tengah Rumor Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 11:59

Bawa Keranda dan "Kardus Durian" ke Gedung Merah Putih, Gemas NU Minta KPK Tangkap Cak Imin

Rabu, 28 September 2022 | 13:44

Mengenal Li Qiaoming, Jenderal yang Dirumorkan Jadi Dalang Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 14:02

Muncul Rumor Xi Jinping Dikudeta Militer dan Berada dalam Tahanan Rumah

Minggu, 25 September 2022 | 06:08

Sayangkan Ade Armando, Bank Mandiri: Menyesatkan dan Mengaburkan Inti Permasalahan

Senin, 26 September 2022 | 21:55

Deklarasikan Anies, Tiga Partai akan Dapat Coattail Effect

Minggu, 25 September 2022 | 14:30

Ketum Partai Republik Satu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Waskita Beton

Kamis, 22 September 2022 | 22:25

UPDATE

Warga Semarang ke Firli Bahuri: Tolong Pak jadi Presiden Agar Indonesia Bersih

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 19:33

Resmi Jadi Anggota, Anies Baswedan Bakal Berikan Manfaat Bagi Pemuda Pancasila

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:44

PT AWS Lapor Polisi Usai Ditipu Proyek Antigen Senilai Rp 34 Miliar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:37

Dituduh Kriminalisasi Anies, Firli Bahuri: Kerja KPK Diuji di Pengadilan, Bukan Hasil Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:24

Hasil Klarifikasi 9 Mantan Hakim Konstitusi: Sekjen MK Tak Tahu Menggantikan Aswanto

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 17:39

Jika Anies Dipenjarakan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 17:08

Pemuda Pancasila Bakal Dukung Anies Baswedan jika Dicalonkan di Pilpres 2024

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:41

Hadapi Tantangan Revolusi Industri, Buruh Harus Lebih Adaptif dan Kembangkan Kapasitas Diri

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:27

Jurnalis yang Ditangkap Taliban dan Disiksa Akhirnya Dibebaskan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:14

Pemuda Papua Minta KPK Jemput Paksa Lukas Enembe jika Mangkir Lagi

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:01

Selengkapnya