Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: BPJS Kesehatan Makin Ngawur, Masak Data Grup Keluarga Bisa Berubah

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 10:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menuai kritik dari masyarakat. Kali ini tentang data yang peserta BPJS Kesehatan yang disebut berubah.

“BPJS Kesehatan makin ngawur, database harus hati-hati. Uang yang kami bayar tidak masuk ke akun peserta kami,” begitu protes Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada redaksi, Rabu (18/8).

Arief Poyuono mengurai bahwa dirinya merasa kesal lantaran data grup keluarga peserta BPJS miliknya berubah. Ada anggota keluarga yang terpencar dari anggota kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pembayaran iurannya


“Misalnya saya yang dalam KK ada 5 peserta BPJS Kesehatan. Pada bulan Januari masih 5 peserta ketika membayar, kemudian pada pembayaran bulan berikutnya menjadi 4 peserta, di mana satu peserta lainnya menghilang,” tanyanya.

Menurut Arief Poyuono, kondisi ini merugikan peserta. Sebab, terpencarnya data satu peserta dalam grup keluarga membuat peserta iuran kesulitan karena pembayaran yang dilakukan tidak mencakup semua grup keluarga sebagaimana mestinya.

Arief Poyuono pun mengajak masyarakat Indonesia untuk segera mengecek data kepesertaan BPJS Kesehatan. Jika ditemukan masalah serupa, Arief Poyuono mengajak agar bersama-sama membuat laporan mengenai kinerja direksi BPJS Kesehatan.

“Yuk kita laporin KPK atau Kejagung tuh para direksi BPJS Kesehatan diduga banyak penyelewengan dana BPJS kesehatan selama ini,” ajaknya.

“Pak Jokowi tolong tertibkan para pejabat di BPJS Kesehatan kalau rakyatmu tidak ingin dirugikan,” demikian Arief Poyuono.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya