Berita

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Pesan Yusril, Aparat Hati-hati Tangani Kritik Jangan Sampai Nanti Dinilai Rezim Paranoid

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 02:17 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aparat di daerah yang diberikan kewenangan agar berhati-hati serta dengan petimbangan yang matang untuk mengambil satu tindakan hukum.

Misalnya dalam menindak mural yang berisi kritik terhadap penguasa, namun membiarkan mural yang lain jika tidak mengkritik. Hal ini justru akan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat.

Demikian antara lain disampaikan pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra saat menjadi pembicara program Catatan Demokrasi, Selasa malam (17/8), soal mural bergambar mirip muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertuliskan 404: Not Found yang dihapus. 

"Reaksi masyarakat seperti ada kekhawatiran nantinya. Kok penguasa ini paranoid sekali dengan kritik dengan kecaman dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati dalam menegakan hukum itu tadi," pesan Yusril.

Yusril kemudian mempertanyakan, mural-mural yang akhirnya dihapus tersebut apakah menimbulkan kekhawatiran penguasa sehingga melakukan reaksi yang dianggap berlebihan terhadap kritik.

"Lantas itu harus dihapus, apa kekhawatirannya? apa Presiden merasa khawatir terhadap hal seperti itu, semestinya kan tidak," ujar Yusril. 

"Aparat hukum sebelum mengambil satu tindakan dia harus mengkaji, jangan sampai nanti menjadi boomerang, karena ini bagian dari kebebasan menyatakan pendapat," tambah Yusril menekankan. 

Terkait Presiden merupakan lambang negara yang menjadi alasan aparat menghapus mural tersebut, Yusri meluruskan, dalam Pasal 36 a pada Undang Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas diatur bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan perisai Bhineka Tunggal Ika. Walaupun, Yusri menyebut, secara politis dan sosiologis Presiden kerap dianggap sebagai simbol negara.

"Misalnya mengingatkan kalau Presiden hati-hati kalau bicara, jangan sampai salah omong karena anda simbol negara, tapi itu bersifat politis dan sosiologis, bukan omongan yang benar sesuai hukum dan konstitusi," demikian Yusril. 


Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Anggaran BPDPKS Triliunan Tapi Alokasinya Tidak Pro Rakyat

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:26

Inggris Laporkan Tujuh Kasus Baru Cacar Monyet, Total Kini Sudah 78 Pasien

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:15

Berbekal Rp 250 Ribu, Penonton Formula E Ancol Festival Bisa Menikmati Sejumlah Wahana

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:59

Putin Janjikan Kompensasi Besar untuk Para Tentara yang Berjuang selama Operasi Militer di Ukraina

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:56

Berduka Atas Penembakan Massal di SD Texas, China Desak AS Serius Tanggapi Persoalan HAM

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:37

Ringankan Beban Warga, Polres Tegal Berbagi Sarapan untuk Korban Banjir Rob

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:35

Putin Kunjungi Prajurit yang Terluka dalam Perang di Ukraina di Rumah Sakit Moskow

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:25

Tuntutan Tidak Terpenuhi, Turki Ngotot Tolak Keanggotaan NATO Swedia dan Finlandia

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:56

Bantah Tudingan Turki, PM Magdalena Andersson: Swedia Tidak Membiayai Teroris

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:48

Bantu Ukraina, Swiss akan Sita Aset Mantan Anggota Parlemen Senilai 104 Juta Dolar

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:27

Selengkapnya