Perkumpulan Betawi Desak KPK Turun Tangan Usut Dugaan Korupsi Dinas Bina Marga DKI

Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar terbebas dari praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Berangkat dari cita-cita tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Orang Betawi (POB), Matadi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho.

"Kami mendesak KPK untuk turun tangan mengusut korupsi yang diduga melibatkan Kadis Bina Marga," kata Matadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8).

Matadi mengatakan, pengelolaan APBD Pemprov DKI Jakarta patut dicermati. Sebab APBD riskan disalahgunakan oleh oknum pejabat dengan dalih menggunakan dana tersebut atas nama pembangunan infrastruktur.

Oknum pejabat, kata dia, kerap memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok orang untuk mengeruk dan mengambil keuntungan. Alhasil, terjadilah kebocoran keuangan daerah yang tidak sedikit.

"KPK sebagai penegak hukum sudah sepatutnya menindaklanjuti kasus ini untuk segera mengambil tindakan yuridis agar koruptor uang rakyat diproses secara hukum dan memberikan efek jera bagi para pejabat lainnya," lanjutnya.

Ia mengurai, Dinas Bina Marga DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam penyedian Infrastruktur. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Bina Marga memiliki anggaran sebesar Rp 2.681.697.144 .790 dan realisasi hingga 30 September 2019 senilai Rp 338.474.993.323.

Ia menduga ada penyimpangan anggaran atas 29 paket pada pekerjaan senilai Rp 2 miliar lebih. Penyimpangan terjadi pada bidang jalan dan jembatan sebanyak 20 paket pekerjaan.

Dugaan penyimpangan dilakukan dengan mengurangi volume yang berakibat adanya manipulasi keuangan pada proyek tersebut dan pada bidang jalan dan jembatan terdapat pengurangan volume pada 20 paket senilai Rp 1.935.527.680, serta beberapa lainnya.