Berita

Pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Chuan Leekpai di Parlemen pada Senin 16 Agustus 2021/Net

Dunia

Dianggap Gagal Tangani Pandemi, Oposisi Thailand Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada Prayut Chan-ocha

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah gelombang aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang berlangsung di Kota Bangkok, pihak oposisi ikut mengajukan mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan lima menteri kabinet lainnya pada Senin (16/8) waktu setempat.

Dipimpin oleh pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat, partai-partai oposisi mengajukan proposal mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chuan Leekpai.

Bersama Sompong ikut hadir pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat, Sekjen Partai Prachachart Tawee Sodsong, pemimpin Partai Palang Puang Chon Thai Nikom Boonwiset, anggota parlemen yang mewakili Seri Partai Ruam Thai Wirat Vorasasirin, dan Mongkolkit Suksintaranont, pemimpin Partai Peradaban Thailand.


Sompong mengatakan bahwa pihak oposisi telah menemukan kekurangan dan kegagalan di pihak pemerintah selama setahun terakhir, khususnya penanganan epidemi Covid-19 dan pengelolaan vaksin serta urusan ekonomi.

Menteri-menteri yang mendapat mosi tidak percaya termasuk Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul, Menteri Transportasi Saksayam Chidchob, Menteri Pertanian dan Koperasi Chalermchai Sri-on, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Chaiwut Thanakamanusorn.

"Kami akan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing menteri untuk dilihat rakyat. Kami bekerja sebagai sebuah tim," kata Sompong, seperti dikutip dari Bamgkok Post.

"Bukti dan dokumen yang digunakan dalam debat kecaman akan diteruskan ke pengadilan atau lembaga independen untuk penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara Pemimpin Partai Move Forward mengatakan debat kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya.

"Jenderal Prayut telah kehilangan legitimasi untuk tetap menjabat. Kami akan menggunakan mekanisme parlemen untuk meningkatkan tekanan terhadapnya," katanya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya