Berita

Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita/Net

Hukum

Kesimpulan Komnas HAM Soal TWK Tuduhan Serius dan Cenderung Fitnah, Presiden Disarankan Ambil Sikap

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 06:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kesimpulan Komnas HAM soal adanya indikasi pelanggaran HAM terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan merupakan tuduhan serius kepada pemerintahan Joko Widodo.

Demikian antara lain ditegaskan oleh guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/8).

"Harus dijelaskan secara rinci fakta temuan Komnas HAM. Karena merupakan tuduhan serius terhadap pemerintahan Joko Widodo," kata Prof Romli.

Terlebih, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menerima hasil laporan pelaksanaan asasement TWK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menpan RB.

Untuk itu, penulis buku pengantar Ilmu Hukum Pidana Internasional ini menegaskan kalau tudingan Komnas HAM ini telah  
merendahkan citra negara Republik Indonesia yang memegang teguh Pancasila dan UUD45  di dalam pandangan dunia.

Disamping itu, Prof Romli menekankan, kesimpulan faktual Komnas HAM bahwa, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk "penyingkiran" terhadap pegawai KPK tertentu tanpa bukti hukum yang jelas adalah merupakan fitnah dan penyebaran informasi bohong.

Terlebih, saat tidak ditemukannya alasan Taliban dalam pemberhentian pegawai KPK yang ternyata muncul di dalam hasil temuan Komnas HAM merupakan satu kebohongan sekaligus bentuk pencemaran nama baik kepada institusi negara yang terlibat dalam proses TWK yaitu BKN, Kemenpan RB, Kemenkumham dan Dinas Psikologi TNI AD.

"Berdasarkan asas, siapa yang menuduh wajib membuktikannya di muka hukum," ujar Prof Romli mengingatkan.

Oleh sebabnya menurut Prof Romli Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah serius menyikapi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tersebut soal TWK pegawai KPK, karena di dalamnya terdapat dugaan pencemaran nama baik institusi negara, kebohongan dan cenderung fitnah.

"Presiden wajib mengambil langkah yang tepat dalam menilai laporan Komnas HAM, disebabkan telah merugikan kepentingan NKRI, Pancasila dan UUD 45 baik level nasional dan internasional," pungkas Prof Romli.


Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Anggota DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Didominasi Petahana

Selasa, 13 Februari 2024 | 19:59

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Muncul di Film "Dirty Vote", Pj Gubernur Jabar Bantah Tak Netral di Pemilu 2024

Senin, 12 Februari 2024 | 19:49

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

UPDATE

Pemprov Sumut Optimis F1 Powerboat Danau Toba Dongkrak Ekonomi

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:38

Momen Salaman dan Pelukan AHY-Moeldoko Ditunggu Masyarakat

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:28

Binsar Simatupang: Sertifikat Halal Dukung Produk UMKM Go Internasional

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:18

Tri Tito: Bedah Rumah dan Sanitasi Dasar Kebutuhan Rakyat

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:17

AHY Masuk Kebinet Jokowi, Jadi Episode Penutup Menuver Moeldoko Kudeta Demokrat

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:08

HMS Center: Hadi Tjahjanto Jangan Janji Manis Tangani Skandal BLBI

Kamis, 22 Februari 2024 | 21:01

Inggard Joshua Kecewa, Sirekap cuma Bikin Gaduh

Kamis, 22 Februari 2024 | 20:56

Jokowi dan Prabowo Diprediksi Bakal Sisakan PDIP dan PKS Jadi Oposisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 20:51

Di Sulsel, Tri Tito Karnavian Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum Cegah KDRT

Kamis, 22 Februari 2024 | 20:49

Terima Mahasiswa Asal Korea, Wakil Walikota Medan Kenalkan Budaya dan Kuliner Kota Medan

Kamis, 22 Februari 2024 | 20:47

Selengkapnya