Berita

Perwakilan pegawai KPK yang gagal TWK mengadu ke Komnas HAM/Net

Politik

Komnas HAM Disayangkan Membela Orang yang Memonopoli Kebenaran

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komnas HAM sangat disayangkan tidak memberi perhatian kepada aksi-aksi yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM, seperti tindakan terorisme di Poso dan kekerasan di Papua oleh kelompok bersenjata. Namun justru membela kelompok yang memonopoli kebenaran.

Demikian antara lain yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S Kamri lewat channel Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilihat redaksi, Selasa (17/8).

“Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti orang yang dipenggal kepalanya oleh teroris di Poso, ada prajutit TNI yang ditembak dan dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan?” tanya Rudi.


“Tentara, polisi adalah manusia yang juga seharusnya dibela hak asasi manusianya,” tandas Rudi menambahkan.

Rudi sangat menyayangkan, Komnas HAM takluk dengan intervensi dari koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat sosial justice warior atau SJW sehingga menggadaikan lembaganya untuk membela kelompok yang hingga saat ini memonopoli kebenaran.

“Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa hanya Novel Baswesan dkk. Komnas HAM jangan membela kelompok yang memonopoli kebenaran di Republik ini,” sesal Rudi.

Menurut Rudi, KPK memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat undang-undang KPK 19/2019 tanpa harus ada campur tangah pihak atau lembaga lain.

“Kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus sangat bahaya. Karena akan menganggu hubungan kerja antar lembaga,” demikian Rudi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya