Berita

Perwakilan pegawai KPK yang gagal TWK mengadu ke Komnas HAM/Net

Politik

Komnas HAM Disayangkan Membela Orang yang Memonopoli Kebenaran

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komnas HAM sangat disayangkan tidak memberi perhatian kepada aksi-aksi yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM, seperti tindakan terorisme di Poso dan kekerasan di Papua oleh kelompok bersenjata. Namun justru membela kelompok yang memonopoli kebenaran.

Demikian antara lain yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S Kamri lewat channel Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilihat redaksi, Selasa (17/8).

“Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti orang yang dipenggal kepalanya oleh teroris di Poso, ada prajutit TNI yang ditembak dan dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan?” tanya Rudi.


“Tentara, polisi adalah manusia yang juga seharusnya dibela hak asasi manusianya,” tandas Rudi menambahkan.

Rudi sangat menyayangkan, Komnas HAM takluk dengan intervensi dari koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat sosial justice warior atau SJW sehingga menggadaikan lembaganya untuk membela kelompok yang hingga saat ini memonopoli kebenaran.

“Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa hanya Novel Baswesan dkk. Komnas HAM jangan membela kelompok yang memonopoli kebenaran di Republik ini,” sesal Rudi.

Menurut Rudi, KPK memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat undang-undang KPK 19/2019 tanpa harus ada campur tangah pihak atau lembaga lain.

“Kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus sangat bahaya. Karena akan menganggu hubungan kerja antar lembaga,” demikian Rudi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya