Berita

Perwakilan pegawai KPK yang gagal TWK mengadu ke Komnas HAM/Net

Politik

Komnas HAM Disayangkan Membela Orang yang Memonopoli Kebenaran

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komnas HAM sangat disayangkan tidak memberi perhatian kepada aksi-aksi yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM, seperti tindakan terorisme di Poso dan kekerasan di Papua oleh kelompok bersenjata. Namun justru membela kelompok yang memonopoli kebenaran.

Demikian antara lain yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S Kamri lewat channel Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilihat redaksi, Selasa (17/8).

“Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti orang yang dipenggal kepalanya oleh teroris di Poso, ada prajutit TNI yang ditembak dan dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan?” tanya Rudi.


“Tentara, polisi adalah manusia yang juga seharusnya dibela hak asasi manusianya,” tandas Rudi menambahkan.

Rudi sangat menyayangkan, Komnas HAM takluk dengan intervensi dari koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat sosial justice warior atau SJW sehingga menggadaikan lembaganya untuk membela kelompok yang hingga saat ini memonopoli kebenaran.

“Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa hanya Novel Baswesan dkk. Komnas HAM jangan membela kelompok yang memonopoli kebenaran di Republik ini,” sesal Rudi.

Menurut Rudi, KPK memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat undang-undang KPK 19/2019 tanpa harus ada campur tangah pihak atau lembaga lain.

“Kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus sangat bahaya. Karena akan menganggu hubungan kerja antar lembaga,” demikian Rudi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya