Berita

Perwakilan pegawai KPK yang gagal TWK mengadu ke Komnas HAM/Net

Politik

Komnas HAM Disayangkan Membela Orang yang Memonopoli Kebenaran

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komnas HAM sangat disayangkan tidak memberi perhatian kepada aksi-aksi yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM, seperti tindakan terorisme di Poso dan kekerasan di Papua oleh kelompok bersenjata. Namun justru membela kelompok yang memonopoli kebenaran.

Demikian antara lain yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S Kamri lewat channel Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilihat redaksi, Selasa (17/8).

“Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti orang yang dipenggal kepalanya oleh teroris di Poso, ada prajutit TNI yang ditembak dan dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan?” tanya Rudi.


“Tentara, polisi adalah manusia yang juga seharusnya dibela hak asasi manusianya,” tandas Rudi menambahkan.

Rudi sangat menyayangkan, Komnas HAM takluk dengan intervensi dari koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat sosial justice warior atau SJW sehingga menggadaikan lembaganya untuk membela kelompok yang hingga saat ini memonopoli kebenaran.

“Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa hanya Novel Baswesan dkk. Komnas HAM jangan membela kelompok yang memonopoli kebenaran di Republik ini,” sesal Rudi.

Menurut Rudi, KPK memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat undang-undang KPK 19/2019 tanpa harus ada campur tangah pihak atau lembaga lain.

“Kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus sangat bahaya. Karena akan menganggu hubungan kerja antar lembaga,” demikian Rudi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya