Jokowi Tidak Mau Disebut Inkonsisten

Pandemi Covid-19 telah memacu Indonesia untuk melakukan perubahan dengan mengembangkan cara-cara baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan dan menerobos ketidakmungkinan.

Pandemi juga mengajarkan pemerintah untuk titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat memberi pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/8).

Jokowi mengurai bahwa dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

“Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat,” kata Jokowi.

Presiden dua periode ini menekankan bahwa kebijakan yang kerap berubah tersebut tidak boleh diartikan sebagai kebijakan yang inkonsisten. Namun harus dipandang sebagai sebuah kebijakan dinamis sesuai tantangan yang ada.

Menurutnya, tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.

“Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini,” katanya.

Dia menambahkan kebijakan yang kerap berubah tersebut merupakan cara pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap virus yang bermutasi sangat cepat. Mantan walikota Solo inipun menolak jika kebijakan itu disebut inkonsisten.

"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” tegasnya.

“Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” demikian Jokowi.