Berita

Tokoh masyarakat Tionghoa yang juga aktivis Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Tokoh Tionghoa: Sungguh Disayangkan Tema Lomba yang Memecah Belah Lahir Dari Orang Bergaji Besar

MINGGU, 15 AGUSTUS 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lomba karya tulis yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Begitu kata tokoh masyarakat Tionghoa yang juga aktivis Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menyoroti tema lomba karya tulis tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam.
 
“Lomba dengan dua tema yang khusus dikaitkan dengan Islam itu menunjukkan BPIP tidak sensitive dan tidak peka terhadap situasi kejiawaan masyarakat kita yang sedang dilanda pandemi covid-19 sekarang ini,” katanya.
 

 
Menurut Lieus, lomba tersebut bukan saja tidak relevan dengan situasi saat ini, tapi juga sangat memojokkan Islam, seolah-olah umat Islamlah yang paling bermasalah dengan Pancasila.
 
“Padahal negeri ini lahir dan diproklamasikan kemerdekaannya atas jasa dan perjuangan tokoh-tokoh Islam di samping juga oleh tokoh-tokoh yang beragama lainnya,” kata Lieus.
 
Seharusnya, tambah Lieus, kalau mau adil dan memang beritikad untuk mempersatukan bangsa, tema lomba itu tak hanya mengaitkannya dengan hukum Islam, tapi juga dengan hukum agama lain yang diakui di Indonesia seperti Buddha, Hindu, Kristen maupun Konghuchu.
 
“Dengan demikian tidak muncul kesan lomba ini memang dimaksudkan untuk mendiskreditkan Islam. Tapi sebetulnya itu juga tidak perlu. Untuk apa? Sudah 75 tahun kita merdeka dan selama ini tidak ada masalah mengenai hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu,”  ujarnya.
 
Lieus menyebut, ia sungguh tidak habis pikir bagaimana ide lomba seperti ini bisa muncul dari lembaga sekelas BPIP yang dihuni oleh tokoh-tokoh kaliber nasional dan bergaji sangat besar itu.
 
“Saya jadi ingin tahu siapa sesungguhnya pencetus ide lomba ini dan apa tujuan dari lomba tersebut. Sungguh sangat disayangkan lomba seperti itu bisa lahir dari orang-orang yang gajinya setara dengan direktur BUMN itu,” katanya.
 
Ditegaskan Lieus, saat ini sangat tidak relevan mempertentangkan Pancasila dengan Islam atau memperhadap-hadapkan Nasionalisme dengan agama. Republik Indonesia ini sudah 76 tahun merdeka dan kemerdekaan itu diperjuangkan dan diraih atas kerjasama semua orang tanpa membedakan ideologi politik maupun agamanya.

“Kenapa sekarang mesti diungkit-ungkit lagi? Seolah tak ada hal lebih penting yang harus dikerjakan bangsa ini,” tegasnya.
 
Mestinya, kata Lieus, akan lebih baik kalau para anggota BPIP yang bergaji besar itu ikut membantu Presiden dengan mencarikan solusi bagi mengatasi kesulitan rakyat akibat pandemik Covid-19.

“Kalau itu dilakukan, barulah BPIP terasa manfaatnya untuk rakyat,” jelas Lieus.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya